OPINI

Politik Perempuan

Permasalahan gender masih tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga pemerintahan khusunya di dunia politik

Politik Perempuan
Dokumen Pribadi Margarita
Margarita, Komisioner KPU Pangkalpinang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 

Oleh Margarita

Komisioner KPU Pangkalpinang

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

BANGKAPOS.COM - Permasalahan gender masih tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga pemerintahan khusunya di dunia politik.

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik dirasakan masih kurang. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi perempuan adalah satu dari sekian banyak pencapaian tertinggi dalam sejarah perjalanan demokrasi pascareformasi.

Pemenuhan hak politik  perempuan merupakan syarat terwujudnya demokrasi yang adil dan seimbang antar laki-laki dan perempuan berdasarkan persamaan hak dalam pengambilan kebijakan.

Maka dari itu salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dilakukan penguatan melalui regulasi yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terus berlanjut dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 173 ayat 2 yang mengatakan Parpol dapat  menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan  paling sedikit 30 persen  keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tidak untuk di kabupaten/kota, pada pasal 243 ayat 4 dan pasal 246 ayat 2 mengatakan dalam menyusunan daftar calon legislatif ditetapkan oleh pengurus parpol peserta pemilu, dan dalam menyusun daftar bakal calon tersebut menyertakan paling sedikit 1 orang perempuan.

Angka 30 persen ini berdasarkan hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen ini memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Setidaknya kehadiran perempuan dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan itu sendiri yang selama ini kurang tersampaikan.

Halaman
1234
Editor: ediyusmanto
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved