Berita Sungailiat

500 ASN Kabupaten Bangka Menunggak Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, DPRD Minta Bupati Beri Sanksi

Kontribusi dari PBB sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat.

500 ASN Kabupaten Bangka Menunggak Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, DPRD Minta Bupati Beri Sanksi
Warta Kota
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka, Magrizan berkomentar terkait banyaknya ASN di Pemkab Bangka yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga berjumlah 500 pegawai.

Magrizan mengingatkan PBB Perkotaan dan Pedesaan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Ia menyikapi rencana Bupati dalam mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran terkait permasalahan tersebut harusnya lebih ditekankan kepada sanksi yang akan diberikan.

"Karena kebijakan penetapan PBB P2 sudah ditetapkan dalam Perda yang disetujui bersama DPRD. Dalam definisi kebijakan dilaksanakan atau tidaknya aturan tersebut sama juga dengan melakukan kebijakan. Disini kami mendorong Bupati harus tegas, mengingat minimnya sumber PAD di Kabupaten Bangka,"ujar Magrizan kepada bangkapos.com, Minggu (8/9/2019).

Kontribusi dari PBB sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat.

"Bupati Bangka tidak hanya memberikan sanksi ASN yang tidak melunasi PBB P2 dengan tidak dibayarkan insentif pegawainya, Bila perlu tidak dibayarkan juga gaji ke 13, jika tidak melampirkan bukti pembayaran PBB, semoga kebijakan ini bukan hanya sekedar wacana,"tegasnya.

Magrizan mengatakan sungguh tidak layak kalau ratusan ASN sampai menunggak atau tidak membayar PBB untuk pentingan daerah.

"Disini mungkin pihak DPRD atau OPD terkait kurang melakukan sosialisasi, disamping itu pemerintah juga harus memahmi dan menelaah secara rinci dalam memberikan sanksi terkait permasalahan PBB P2 tersebut. Karena setelah diserahkan kepada daerah dalam pengelolaannya, kebijakan PBB P2 juga diatur dalam pedoman-pedoman, peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu,"lanjutnya.

Apabila menyangkut ASN, pemerintah daerah harus lebih teliti dan hati-hati jangan sampai nanti muncul masalah hukum, seperti kasus dan kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya.

"ASN yang belum melunasi PBB P2 kami berpendapat seharusnya kita memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menjadi wajib pajak yg taat, Salah satunya dengan membayar PBB tepat waktu. Tidak hanya bisa menghimbau masyarakat untuk taat membayar pajak semata,"tukasnya.

(bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved