Djarum Pamit! Ini Alasan KPAI Sehingga Djarum Foundation Menghentikan Audisi Beasiswa Bulutangkis

Kami sepakat bahwa terjadi eksploitasi anak dalam audisi tersebut,” kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty.

Djarum Pamit! Ini Alasan KPAI Sehingga Djarum Foundation Menghentikan Audisi Beasiswa Bulutangkis
www.pbdjarum.org
Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis PB Djarum di Purwokerto 

Djarum Pamit! Ini Alasan KPAI Sehingga Djarum Foundation Menghentikan Audisi Beasiswa Bulutangkis

BANGKAPOS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Djarum Foundation menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi  melalui audisi beasiswa bulutangkis. Apa alasan sebenarnya?

Melansir laman resmi kpai.go.id, Kementerian/lembaga yang dimotori Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Djarum Foundation untuk menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi citra merek dagang rokok Djarum melalui audisi beasiswa bulutangkis.

“Kami sepakat bahwa pengembangan bakat dan minat anak di bidang olahraga bulutangkis harus terus dilakukan, tetapi tidak boleh ada eksploitasi anak,” kata Ketua KPAI Susanto dalam jumpa pers seusai pertemuan kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (1/8/2019). 

Pertemuan yang khusus membahas Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum tersebut juga dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Susanto mengatakan anak yang memiliki bakat harus difasilitasi dan mendapatkan pemenuhan hak untuk berkembang dengan baik. Pernyataan tersebut sekaligus untuk membantah pemberitaan yang seolah-olah menyebutkan KPAI meminta audisi beasiswa bulutangkis tersebut dihentikan.

“Bukan audisinya yang kami minta dihentikan, tetapi eksploitasi anaknya.

Kami sepakat bahwa terjadi eksploitasi anak dalam audisi tersebut,” kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty.

Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut Pasal 35 Ayat (1) huruf c Peraturan tersebut, pengendalian promosi produk tembakau dilakukan dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Halaman
1234
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved