Advertorial

DPRD Bangka Belitung Setujui Honor P2N Rp 1 Juta Per Bulan

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) setuju menaikkan insentif petugas pencatat nikah (P2N) atau penghulu kampung di Provinsi Bangka Belitung

DPRD Bangka Belitung Setujui Honor P2N Rp 1 Juta Per Bulan
ist/DPRD Babel Setujui Honor P2N Rp 1 Juta Per Bulan
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) setuju menaikkan insentif petugas pencatat nikah (P2N) atau penghulu kampung di Provinsi Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) setuju menaikkan insentif petugas pencatat nikah (P2N) atau penghulu kampung di Provinsi Bangka Belitung.

Tak tanggung, insentif para penghulu kampung ini dinaikkan dua kali lipat dari sebelumnya. Atau dari Rp 500.000 per bulan, dinaikkan menjadi Rp 1.000.000 per bulan.

Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, mengatakan insentif para penghulu kampung ini sebelumnya tidak mencukupi bila melihat kondisi ekonomi saat ini. Karenanya DPRD Babel setuju kenaikan insentif sekitar 400 penghulu kampung se-Bangka Belitung untuk segera dinaikkan.

"Tugas mereka sangat berat. Tidak hanya mencatat pernikahan saja, tetapi mereka juga terkadang tugasnya menyelesaikan masalah pernikahan di kampung-kampung. Karenanya kita juga selaku anggota dewan harus menghargai tugas berat mereka," ujar Didit, Jumat (9/9/2019).

Insentif para penghulu kampung ini dinaikkan menjadi sebesar Rp 1 juta per bulan. Jumlah tersebut masih dirasakan kurang. Akan tetapi, kata Didit, DPRD Babel kedepannya akan terus memperjuangkan agar insentif para penghulu kampung ini lebih besar lagi.

"Harapan kita kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Kami akan tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat kita," tukas Didit.

Tak hanya itu saja, insentif para ustaz dan ustazah se-Bangka Belitung yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten, kedepannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Sebelumnya ditanggung oleh Kabupaten/Kota, jadi untuk tahun depan kita sudah menganggarkan insentif para ustaz dan ustazah se-Bangka Belitung menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi," ujar Didit Srigusjaya.

Dalam pembahasan pengadilan tanggung jawab anggaran insentif para ustaz dan ustazah nantinya, DPRD Babel akan mengundang Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BPKRMI) se-Bangka Belitung.
DPRD Babel akan berkoordinasi dan meminta tanggapan dalam pembahasan anggaran APBD 2020 nantinya.

"Jadi sebelum final anggarannya, kita undang BKPRMI se-Bangka Belitung terkait pengalihan anggaran para ustaz dan ustazah ini. Kita ingin meminta tanggapan dari BPKRMI terkait hal ini," ujar Didit.

APBD Babel untuk tahun 2020, diperkirakan akan berada di angka Rp 3 triliun. Dengan APBD yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka sudah memungkinkan untuk menaikkan insentif para penghulu kampung.

Terkait APBD 2020, Didit menjelaskan bahwa total berada di angka Rp 3 triliun. Dengan rincian belanja sekitar Rp 2,5 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) berkisar di Rp 500 miliar.

"Kalau totalnya Rp 3 triliun kita asumsikan defisit 6 persen atau sekitar Rp 190 miliar, kita perkirakan untuk insentif penghulu kampung, insentif ustaz dan ustazah, dan kenaikan gaji honorer sangat mencukupi. Tinggal kawan-kawan di komisi untuk mengatur bagaimana meminimalisir defisit ini," jelas Didit.

Dia juga mengharapkan dari APBD 2020 sebesar Rp 3 triliun nantinya agar tepat sasaran. Program yang diadakan oleh pemerintah provinsi Babel dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved