Ajukan Perumahan Baru, Pengembang Perumahan Wajib Beraudiensi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rencana perumahan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada

Ajukan Perumahan Baru, Pengembang Perumahan Wajib Beraudiensi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang
Dinas Pekerjaan Umum Kota PKP
Pembahasan rencana pembangunan perumahan subsidi bersama Perangkat Daerah terkait di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  -- Dinamika pertumbuhan perumahan baru di wilayah Kota Pangkalpinang, khususnya perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membawa angin segar bagi masyarakat yang sangat membutuhkan rumah yang layak huni.

Munculnya perumahan baru pasti menimbulkan berbagai dampak bagi lingkungan sekitarnya, yang apabila tidak dimitigasi sejak awal, dapat merugikan para penghuni atau konsumen, maupun kawasan sekitarnya. Kawasan perumahan ibarat miniatur kota, di mana segala jaringan infrastruktur harus tersedia untuk mendukung kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya.
Kondisi ini perlu disikapi secara bijak oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama dalam proses perizinannya.

Untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melalui Bidang Tata Ruang berinisiatif mengundang para pengembang perumahan yang mengajukan rencana perumahan baru dalam rapat koordinasi pembangunan perumahan untuk mempresentasikan sekaligus mempromosikan rencana pembangunan perumahannya di hadapan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk kecamatan dan kelurahan sebelum segala perizinan diterbitkan.

Kegiatan ini dimulai sejak Maret 2019 dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pengajuan izin yang diajukan. Setiap rapat koordinasi pembangunan perumahan menghadirkan antara 1 sampai 5 pengembang sekaligus. Untuk melengkapi data awal perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melakukan pemotretan udara menggunakan drone atas lokasi rencana perumahan yang diajukan untuk melihat kondisi terkininya di lapangan.

Adapun pengembang yang sudah mempresentasikan rencana perumahannya di antaranya adalah sebagai berikut :
1)​PT. Bangka Damai Lestari (Perumahan Damai Lestari 6)
2)​PT. Elang Perkasa Properti
3)​PT. Sukma Karya Abadi Properti (Perumahan Rezky Residence)
4)​PT. Putra Limbang Jaya Propertindo (Perumahan The Zamrud Land)
5)​PT. Formula Anugrah Persada (Perumahan Formula Residence)
6)​PT. Bangka Raya Jaya (Perumahan Azzura Residence)
7)​PT. Diza Jaya Mandiri Propertindo (Perumahan Diza Residence)
8)​PT. Graha Papin Indah Property (Perumahan Grand Papinka III)
9)​PT. Marlindo Bangun Persada (Perumahan Anjayo Residence)
10)​PT. Tunggara Jaya Propertindo
11)​PT. Trimadya Prima Jaya
12)​PT. Bumi Citra Lestari Propertindo (Perumahan Vila Kayumas)
13)​PT. Farrazy Putra Cottaindo (Perumahan Farras Residence)
14)​PT. Peds Group Properti
15)​PT. Cahaya Jaya Konstruksi
16)​PT. Nata Bumi Pertiwi (Perumahan Nataland)
17)​PT. Bangka Indo Karya
18)​PT. Timur Jaya Nugraha (Perumahan Bumi Kampak Permai)
19)​PT. Karya Teknik Konstruksi.

Dengan demikian dalam pengurusan perizinan perumahan, pengembang hanya cukup satu kali saja mempresentasikan seluruh rencana perumahan yang akan dibangun untuk langsung ditanggapi dan dikoreksi oleh berbagai perangkat daerah yang terkait.

Hal ini sangat penting dilakukan supaya terjadi proses komunikasi antara pengembang dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang secara langsung, tanpa perantara terutama jika terdapat kondisi ketidaksesuaian antara rencana perumahan dengan peraturan yang ada sehingga mewajibkan pengembang untuk mengubah rencana tapak (siteplan) perumahannya sesuai dengan yang disarankan, agar dapat diterbitkan izinnya.

Dalam hal ini, siteplan perumahan perlu menjadi perhatian serius semua pihak karena di dalamnyalah tergambar secara rinci rencana perumahan, baik detail setiap unit rumah maupun detail kawasan dan fasilitas pendukungnya. Siteplan ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan perumahan. Setiap bidang tanah di dalamnya harus dibangun sesuai dengan yang ditetapkan dalam siteplan. Karena di tahun berikutnya, akan dilaksanakan monitoring secara berkala oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, untuk melihat kesesuaian rencana pembangunan dengan siteplan yang ditetapkan.

Kegiatan ini juga dapat menjadi ajang promosi gratis perumahan dari pengembang, sekaligus menunjukkan keunggulan dan daya tarik setiap rencana perumahannya untuk menarik minat calon konsumen. Karena pada dasarnya setiap pengembang adalah kompetitor satu sama lain, sehingga dituntut berlomba-lomba menyajikan yang terbaik bagi konsumen.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rencana perumahan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada serta mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved