MA Mentahkan Putusan PN Pangkalpinang Soal Kasus Korupsi Kades Belo Laut

Mahkamah Agung (MA) menolak putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, tingkat pertama, yang menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan

MA Mentahkan Putusan PN Pangkalpinang Soal Kasus Korupsi Kades Belo Laut
Bangka Pos / Anthoni Ramli
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Helena Oktavianne, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Agung, didampingi Kasi intel Mario saat menggelar konfrensi Pers 

MA Mentahkan Putusan PN Pangkalpinang Soal Kasus Korupsi Kades Belo Laut

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mahkamah Agung (MA) menolak putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, tingkat pertama, yang menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan terhadap Mantan Kades Belo Laut Amrin Saimi (52).

Amrin Saimi, ditetapkan sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga yakni perusahaan kelapa Sawit dan kapal Isap Produksi (KIP) untuk Desa Belo Laut, kecamatan Muntok.

Sebelumnya, Amrin Saimi dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangka Barat selama enam tahun. Sementara, Amrin di vonis satu tahun enam bulan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Helena Oktavianne, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Agung, menyebut pihaknya telah menerima salinan petikan putusan MA atas nama terpidana Amrin Saimi.

Dimana isi salinan petikan tersebut mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon II/ terdakwa Amrin Saimi. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1/penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Negeri Bangka Barat.

"Kami sudah menerima salinan petikan putusan MA atas nama terpidana, yang mana putusan MA tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari senin tanggal 29 Juli 2019, yang mana salah satu poin petikan putusan tersebut Membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 1/PID/TPK/2019/PT BBL, tanggal 7 Februari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 15/Pid.SUS-TPK/2018/PNPgp, tanggal 3 Januari 2019," ujar Agung dalam konfrensi Pers, Kamis (12/9/2019)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved