Sarasehan Kependudukan, Gubernur Erzaldi: Penganggaran Berbasis Penguatan Keluarga

Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan kali ini mengusung tema "Mewujudkan Indonesia Maju dengan Keluarga Berkualitas"

Sarasehan Kependudukan, Gubernur Erzaldi: Penganggaran Berbasis Penguatan Keluarga
Diskominfo Babel
Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Ballroom, RM Gale-Gale, Jumat pagi (13/9/2019). 
BANGKAPOS.COM, BANGKA  -- Ide menarik dilontarkan Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Ballroom, RM Gale-Gale, Jumat pagi (13/9/2019). Ide tersebut yakni, penganggaran mestinya berbasis penguatan keluarga.
 "Saat ini kita sedang menyusun anggaran, dan nanti penganggaran hendaknya berpedoman untuk penguatan keluarga. Sebab keluarga menjadi dasar pembangunan, tanpa keluarga kita bukan apa-apa," kata Gubernur Erzaldi.
 Perlu ada sinergi pembangunan dengan data kependudukan. Gubernur Erzaldi menjelaskan, sinergi ini untuk melangkah menuju pembangunan yang lebih baik. Sebab untuk menjadi bangsa hebat, pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh.
Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan kali ini mengusung tema "Mewujudkan Indonesia Maju dengan Keluarga Berkualitas". Usai sarasehan ini diharapkan kepala daerah dapat ikut menyusun penganggaran berdasarkan penguatan keluarga.
Hadir pada kegiatan ini di antaranya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Hari Prabowo, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Peneliti Senior R Siti Zuhro dan Gubernur Erzaldi Rosman dan pakar komunikasi Effendi Gazali sebagai moderator.
Hari Prabowo Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, penguatan keluarga harus menjadi dasar pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan terkendalinya penyebaran penduduk. 
"Indonesia membutuhkan SDM kuat dan mempunyai daya saing. Membangun keluarga yang lebih baik berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi," harap Hari Prabowo.
Urusan pengendalian penduduk tidak hanya ditangani oleh BKKBN, namun banyak instansi yang perlu dilibatkan. Ia menambahkan, dulu persoalan ini menjadi kewenangan pusat, namun sekarang diserahkan kepada daerah.
"Namun beberapa daerah masih kurang memperhatikan persoalan kependudukan ini, terutama daerah yang luas. Sebaiknya BKKBN membuat grand design pertumbuhan penduduk," saran Hari Prabowo.
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved