Berita Pangkalpinang

Kolam Lindi TPA Parit Enam Dijarah Penambang, Pemkot Diminta Serius Tanggapi Permasalahan Ini

Kolam Lindi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Pangkalpinang dijarah penambang timah dan infrastruktur

Kolam Lindi TPA Parit Enam Dijarah Penambang, Pemkot Diminta Serius Tanggapi Permasalahan Ini
Bangkapos.com/Ira Kurniati
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bangka Belitung, Miarka Risdawati, saat meninjau TPA Parit Enam, Rabu (18/9/2019) 

BANGKAPOS.COM-- Kolam Lindi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Enam Pangkalpinang dijarah penambang timah dan infrastruktur tersebut terkesan dibiarkan oleh pemilik aset yakni pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bangka belitung, Miarka Risdawati, mengaku kecewa mendapati adanya aktivitas tambang ilegal di kawasan aset pemerintah ini.

Pada 12 September lalu pihaknya sudah menyampaikan ke Wali Kota Pangkalpinang terkait adanya aktivitas tambang dan meminta respon untuk penindakannya.

Pada waktu itu, Kolam Lindi belum mengalami kerusakan, cuma hampir dua meter pondasi sudah terkena dampak aktivitas tambang.

Miarka menyayangkan, saat mengunjungi lokasi tersebut, setengah kolam lindi sudah terdampak dari aktivitas tambang ilegal ini.

"Meskipun sudah dialihkan asetnya menjadi milik pemerintah kota. Harapan kami infrastruktur yang dibangun dengan kategori milyaran ini dirubuhkan begitu cepat karena aktivitas ilegal tersebut," ungkap Miarka ditemui bangkapos.com di lokasi Kolam Lindi, Rabu (18/9/2019).

Kolam Lindi merupakan tempat penampung dan penyaring air sampah yang sudah tercampur dengan bahan organik. Sampah-sampah yang bercampur tersebut mengeluarkan air dan melalui sistem pada Kolam Lindi ini dikelola agar air yang nantinya menyebar ke lingkungan tidak menimbulkan permasalahan. Nyatanya, saat ini kolam lindi tersebut jadi tidak berfungsi dan tidak bisa menampung seperti sedia kala.

Miarka mengharapkan, adanya keseriusan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga aset yang telah diberikan.

Dia menyebut, luas TPA 2,5 hektar dengan kondisi sampah sekitar 126 ton per hari sehingga pemerintah membeli lahan warga untuk melebarkan lokasi, namun pada kenyataannya TPA yang sudah tersedia saja masih terkesan dibiarkan. "Yang tampak didepan mata saja terkesan dibiarkan, apalagi yang di hutan-hutan. Pemkot membeli tanah untuk menambah lokasi, tapi yang ada saja tidak terjaga," sesal Miarka.

Dia berharap, adanya penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Sementara itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup Kota Pangkalpinang. "kalau semua serentak bergerak saya yakin bisa," harap Miarka. (Bangkapos.com/Ira Kurniati) 

Penulis: Ira Kurniati
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved