Berita Bangka Barat

Maju Pilkada ASN dan Anggota Dewan Wajib Mundur

Dalam aturan tersebut anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati wajib mengundurkan diri

Maju Pilkada ASN dan Anggota Dewan Wajib Mundur
Bangkapos/Nordin
Ketua KPUD Bangka Barat, Fardi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sekaligus ASN yang ingin mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 mendatang wajib mengundurkan diri.

Ketua KPU Bangka Barat, Fardi Achyar, menyebut sampai saat ini pihaknya masih mengacu pada putusan MK nomor 33/PUU-XII/2015 tertanggal 08 Juli 2015 yang lalu kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilukada.

Dalam aturan tersebut anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati (PBWB) wajib mengundurkan diri.

"Sejauh ini masih mengacu pada undang undang 10 tahun 2016. Artinya untuk syarat pencalonan tidak ada perubahan bagi PNS, ASN, anggota dewan harus mengunturkan diri ketika mencalonkan. Jadi ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah mereka harus sudah mengundurkandiri," ujar Fardi, Rabu (18/9/2019).

Menurut Fardi, aturan tersebut sewaktu waktu bisa saja berubah. Namun sejauh ini belum ada revisi terkait undang undang tersebut.

"Bisa saja berubah sepanjang ada revisi undang undang 10 tahun 2016 itu. Namun sampai saat ini di tahapan PKPU 15 tahun 2019 itu masih mengacu di undang undang yang lama," bebernya.

(Bangkapos/Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved