Berita Pangkalpinang

Sempat Ada Anggaran Dicoret Banggar, Ini Penjelasan Ketua Badan Anggaran DPRD Babel

Beberapa anggaran harus dicoret atau dibatalkan oleh tim banggar karena tak masuk prioritas.

Sempat Ada Anggaran Dicoret Banggar, Ini Penjelasan Ketua Badan Anggaran DPRD Babel
Dokumentasi Bangka Pos
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pembahasan rencana APBD Babel 2020 selama 3 hari berturut-turut berlangsung alot.

Beberapa program yang tak masuk prioritas sempat dicoret atau dibatalkan oleh tim Badan Anggaran (Banggar) didalam rapat.

Ketua Banggar, Didit Srigusjaya yang juga Ketua DPRD Babel mengakui beberapa anggaran kegiatan yang diajukan dipangkas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran seminim mungkin.

Bahkan kata Didit, terpaksa diantaranya beberapa anggaran harus dicoret atau dibatalkan oleh tim banggar karena tak masuk prioritas.

“Programnya kita uji, beberapa memang program nasional. Tapi karena mereka tidak bisa menyampaikan data dan ada juga program dadakan terpaksa kita lakukan (coret—red),” kata Didit.

“Kalau data dan peruntukannya jelas disampaikan di Banggar, kita tidak masalah. Bahkan ada yang kurang malah kita tambah, bukan kita kurangi atau coret,” tambahnya.

Lanjut Didit, salah satunya anggaran di Dinas Lingkungan Hidup. Program pengadaan air bersih untuk masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup, saat dibahas ditingkat TAPD hanya mampu Rp 500 juta.

“Kalau kurang kita tambahkan. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, dari Rp 500 juta itu kita tambah menjadi Rp 1,5 miliar,”ujar Didit.

Bila memang kegiatan yang diajukan untuk kepentingan rakyat, DPRD sangat setuju. Akan tetapi tetap melihat kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu terkait dengan honorarium kegiatan memang sempat dicoret oleh Banggar. Akan tetapi setelah dijelaskan oleh TAPD, akhirnya honorarium kegiatan tersebut tetap diakomodir.

Akan tetapi teknis penggunaan anggaran honorarium kegiatan tersebut diserahkan ke pihak eksekutif.

“Tetap ada honor kegiatan itu, tapi hanya kegiatan tertentu saja. Misalkan PPTK, tidak mungkin tidak dikasih honor. Tapi untuk honor SPPD kegiatan itu kita minta untuk dikaji kembali dan dilaporkan ke DPRD untuk dirasionalisasikan,” ujar Didit.

Kepala Bappeda Babel, Feri Insani mengatakan terkait honor kegiatan tidak semuanya akan diberikan. Honor hanya diberikan yang memang sifatnya mandatori dan diatur dalam undang-undang.

“Misalkan TAPD, atau juga TKPRD atau misalnya honor untuk ULP tetap ada. Tapi tidak semua kegiatan di OPD dikeluarkan honor. Disamping itu TPP juga sudah cukup besar,” kata Feri Insani.

(bangkapos.com/ Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved