Berita Sungailiat

DLH Pemkab Bangka Masih Temukan Perusahaan Bandel Belum Melengkapi Izin

Insyira Subagia mengatakan perizinan tersebut terdiri dari empat macam yang harus dimiliki oleh Perusahan.

DLH Pemkab Bangka Masih Temukan Perusahaan Bandel Belum Melengkapi Izin
bangkapos.com/Riki
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Insyira Subagia. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka masih saja menemui perusahaan yang memiliki pabrik di Kabupaten Bangka belum sepenuhnya melengkapi beberapa izin yang harus diselesaikan dengan pihak lingkungan hidup.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Insyira Subagia mengatakan perizinan tersebut terdiri dari empat macam yang harus dimiliki oleh Perusahan.

"Perizinan perusahaan ke Lingkungan Hidup seperti izin pembuangan air limbah ke sumber air terutama pabrik sawit, tapioka, tambak udang, lalu Izin pemanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah perusahaan sawit saja, Izin penyimpanan limbah B3 atau izin bangunan TPS limbah B3 untuk seluruh perusahan, dan izin lingkungan kegiatan perusahaan pada suatu lingkungan tersebut, daam izin ini masih adanya perusahaan yang tidak melengkapi,"ungkap Insyira kepada bangkapos.com, Kamis (19/9/2019).

Insyira mengatakan, kempat izin tersebut sangat diharapkan sekali menyelesaikan perizinanya karena sifatnya wajib selama perusahaan itu beraktivitas menjalankan suatu perusahaan.

"Terkait masalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha di Kabupaten Bangka agar kiranya mentaati peraturan yang ada, di Pemerintahan dimana semua perusahaan diharapkan melengkapi seluruh perizinan yg semestinya dimiliki perusahaan tersebut,"lanjutnya.

Mulai dari berdirinya, sambung Insyira hingga esksitensi menjalankan rutinitas kegiatan tanpa terkeculai perusahaan-perusahan yang bergerak dalam bentuk pabrik dalam melakukan rutinitasnya.

"Menurut pantaun kami di dinas ada beberapa perusahaan yang masig belum melengkapi surat izin operasional, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak swasta, itu mereka menghasilkan pajak, terhadap apa yang mereka laksanakan. Rekomendasi dari LH, diharapkan seluruh perusahaan, baik itu sawit, ubi, dan lainya agar mereka dapat melaporkan pengelolaan limbah mereka terkait masalah produksi mereka, karena dari hasil produksi akan menghasilkan limbah berbeda beda,"tukasnya.

Selain itu, bentuk pengawasan mereka terhadap perusahaan tersebut, memberikan teguran terhadap perusahaan yang belum melapirkan dan melengkapi izinya.

"Kami melakukan teguran terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan tidak melengkapi persyaratan oleh pemerintah daerah ada beberapa perusahaan,"tegasnya.

(bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved