DPRD Bangka Minta DLH Berikan Sanksi ke Perusahaan yang Tak Miliki Izin Lengkap

Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus mengomentari terkait perizinan perusahaan ataupun pabrik yang masih belum melengkap perizinan

DPRD Bangka Minta DLH Berikan Sanksi ke Perusahaan yang Tak Miliki Izin Lengkap
dok bangka pos
Hendra Yunus 

DPRD Bangka Minta DLH Berikan Sanksi ke Perusahaan yang Tak Miliki Izin Lengkap

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus mengomentari terkait perizinan perusahaan ataupun pabrik yang masih belum melengkap perizinanya tetapi sudah beroperasi.

Menurutnya seharus perusahaan diizinkan berusaha setelah terlebih dahulu melengkapi semua perizinan yang ada dan berikan sanksi bila ada perusahaan membandel.

"Dimana pengurusan perizinan melalui pelayanan satu pintu tetapi kami belum bisa menyampaikan apakah memang benar apa yang telah di sampaikn Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka terkait perizinan dimaksud, karena kami belum dapat data riil terkait perizinan yang merupakan kewenangan DLH tersebut,"keta Hendra kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Menurut Hendra, masalah izin pembuangan air limbah, tentunya izin ini harus melalui kajian administrasi dan teknis yang benar, sehingga air limbah di buang sudah memenuhi standar baku mutu.

"Limbah yang dibuang ke Sungai dan lainya tidak mencemarkan lingkungan,
kalaupun benar apa yang disampaikn DLH banyak perusahaan menjalankn usaha dan belum melengkapi izin, harapan kami agar perusahan dimaksud dapat segera melengkapi perizinan tersebut,"lanjutnya

Ia juga mengharapkan DLH dapat memberikan pembinaan dan pengawasan, kalau memang masih tetap tidak melengkapi dengan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Dalam hal ini tentunya pemda sejogyanya selalu memberikan kemudahan dan percepatan dalam pengurusan perizinan, sehingga dapat menumbuhkan dan menarik investasi di Kabupaten Bangka, akan tetapi bukan berarti kita mentolerir perusahaan yang menjalankan kegiatan dan usahanya tanpa melengkapi izin,"tegasnya

Pernyataan anggota DPRD ini terkait temuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang menemukan perusahaan belum sepenuhnya melengkapi beberapa izin.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Insyira Subagia, mengatakan perizinan tersebut terdiri dari empat macam yang harus dimiliki oleh Perusahan.

"Perizinan perusahaan ke Lingkungan Hidup seperti izin pembuangan air limbah ke sumber air terutama pabrik sawit, tapioka, tambak udang, lalu Izin pemanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah perusahaan sawit saja, Izin penyimpanan limbah B3 atau izin bangunan TPS limbah B3 untuk seluruh perusahan, dan izin lingkungan kegiatan perusahaan pada suatu lingkungan tersebut, daam izin ini masih adanya perusahaan yang tidak melengkapi,"ungkap Insyira kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved