Berita Pangkalpinang

Spanduk Dilarang Jualan Bikin Bingung Penjual di Pinggir Jalan Taman Wihelmina Pangkalpinang .

Kang Joe, penjual es di sekitar Taman Wihelmina Pangkalpinang tampak bingung setelah spanduk dilarang berjualan dipasang Pol PP Pangkalpinang.

Spanduk Dilarang Jualan Bikin Bingung Penjual di Pinggir Jalan Taman Wihelmina Pangkalpinang  .
bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Penjual disekitar Taman Wihelmina Pangkalpinang. Kamis, (19/9/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kang Joe, penjual es di sekitar Taman Wihelmina Pangkalpinang tampak bingung setelah spanduk dilarang berjualan dipasang Pol PP Pangkalpinang.

Penjual ini resah lantaran es Kang Joe sudah banyak pelanggan, bila pindah ditakutkan penghasilan akan berkurang.

"Iya tadi tu sekitar jam 10.00 WIB kalau tidak salah ada Pol PP yang pasang. Bingung lah sekarang, mau julan dimana, pelanggan udah tau disini semua," keluhnya sambil menyiapkan es pesanan pembeli saat ditemui bangkapos.com. Kamis, (19/9/2019).

Penjual yang berada di Taman Wihelmina Pangkalpinang berharap ada solusi yang diberikan pemerintah apabila larangan itu dilaksanakan.

Penjual di sekitar Taman Wihelmina Pangkalpinang. Kamis, (19/9/2019)
Penjual di sekitar Taman Wihelmina Pangkalpinang. Kamis, (19/9/2019) (bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Tampak isi spanduk melarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, dan saranan umum lainnya dengan menggunakan saranan bergerak maupun tidK bergerak.

Menempatkan sesuatu, menyimpan benda-benda/barang-barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menawarkan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan/atau kelancaran lalu lintas.

Hal ini sesuai Perda No 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat. Apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi administrasi berupa pembebanan biaya paksa penegakan Perda paling banyak Rp 500 ribu, dan atau sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau denda paling banyak Rp 5 juta.

Dikonfirmasi bangkapos.com, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pangkalpinang membenarkan sudah melakukan pemasangan spanduk selama dua hari ini mulai 18 September 2019. Besok pemasangan spanduk akan dilakukan di dua titik lagi.

"Memang kita ada Perda No 7 Tahun 2019, itu merupakan suatu bentuk sosialisasi kita bahwa tidak boleh berjualan di troatar. Karena ada hak-hak pejalan kaki. Sebenarnya domain Dishub juga," ungkap Susanto, Plt Kasat Pol PP.

Susanto mengatakan alasan larangan tersebut agar kota Pangkalpinang terlihat indah, dan menuju Kota Adipura.

"Kalau untuk solusi lapangan untuk para penjual itu domain Deprindakop. Karena pedagang, UMKM bagian Deprindakop. Kita hanya penertiban, bukan domain kita," ungkapnya.

Susanto juga mengatakan bagi pelanggar akan diberi teguran, pembinaan, dan tindakan.

"Kita ada tahapan-tahapan, apabila nanti ada yang langgar kita kasih teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau masih belum kita angkut gerobaknya," jelasnya.

(bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved