Berita Pangkalpinang

Awas Dilarang Berjualan di Trotoar, Berani Melanggar Bisa Terancam Pidana Tiga Bulan Penjara

Langkah tegas diambil Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melarang para pedagang berjualan di atas trotoar jalan.

Awas Dilarang Berjualan di Trotoar, Berani Melanggar Bisa Terancam Pidana Tiga Bulan Penjara
Bangkapos.com/Ira Kurniati
Spanduk dilarang berjualan di trotoar yang dipasang aparat penegak perda di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Jumat (20/9/2019) 

BANGKAPOS.COM-- Langkah tegas diambil Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melarang para pedagang berjualan di atas trotoar jalan.

Untuk itu Pemkot Pangkalpinang sudah memasang spanduk larang di sejumlah titik di Pangkalpinang.

"Kami sudah memulai untuk penegakan perda," tegas Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, terkait pemasangan spanduk peringatan dilarang berjualan di atas trotoar yang terpasang.

Molen, sapaan akrabnya, menuturkan, penegakan perda yang dilakukan oleh jajaran satuan polisi pamong praja, secara perlahan dan bertahap melakukan penertiban aset, reklame termasuk lapak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan.

Penertiban ini ingin diterapkannya dengan cara persuasif dan melalui imbauan-imbauan yang dipasang melalui spanduk peringatan. Molen menyebut, penegakan perda dilakukan semata untuk kepentingan masyarakat.

"Sesuai janji kami untuk penegakan perda. Kita sifatnya persuasif jangan sampai ada friksi yang keras. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi," kata Molen kepada bangkapos.com, Jumat (20/9/2019).

Pihaknya berencana membuka lokasi yang ditempatkan untuk para pedagang kaki lima ini. Sayangnya Molen enggan membeberkan dimana lokasi dan rencana tersebut dilakukan.

Sementara itu, spanduk peringatan berjualan di atas trotoar dipasang di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka.

Didalamnya tertulis beberapa poin yang dilarang, diantaranya "Dilarang melakukan usaha dijalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak.

Aturan ini tertuang dalam Perda Nomor 7 tahun 2019 dan pelanggar yang tidak menaati aturan berlaku bisa dikenakan sanksi administrasi pembebanan biaya paksa penegakan perda paling banyak Rp 500.000 atau sanksi pidana kurungan tiga bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta.
(Bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved