Berita Pangkalpinang

Ada Hutang Perda RZWP3K, Ini Penjelasan Ketua DPRD Babel

Hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Babel periode 2014-2019, masih ada satu perda yang belum bisa diselesaikan, yakni perda RZWP3K.

Ada Hutang Perda RZWP3K, Ini Penjelasan Ketua DPRD Babel
bangkapos.com / DEDY QURNIAWAN
Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) saat hadir pada konsultasi publik Dokumen Antara RZWP3K Babel di ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur, Jumat (20/9/2019). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Babel periode 2014-2019, masih ada satu perda yang belum bisa diselesaikan, yakni perda RZWP3K.

Padahal dalam rapat badan musyawarah, perda rzwp3k ini harusnya disahkan pada paripurna, Senin (23/9/2019). Tetapi dibatalkan karena masih ada tahapan yang belum diselesaikan.

"Yang jelas di Banmus sudah jadwalkan, hari ini pengesahan zonasi. Ingat, perda ini dibahas bukan seperti perda lain. Ini harus dievaluasi oleh pokja yang terdiri dari beberpa instansi, setelah itu dibawa ke kemendagri dan Kementrian KKP. Jadi masih ada 3 tahap yang belum dilakukan," jelas Didit.

Dalam ranah pembahasan raperdanya kata Didit DPRD sudah selesai. Dan hal ini bukan lagi dipandang sebagai hutang DPRD Babel 2014-2019.

DPRD juga lanjut Didit sudah memberikan waktu hingga 10 hari. Termasuk melakukan uji publik yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

"Tapi faktanya lihat sendiri di uji publik seperti apa. Tapi ini bukan siapa yang salah, ada teknis permasalahan yang terlalu panjang, birokrasi terlalu panjang, sehingga permasalahan ini terlambat disahkan hari ini. Batal, belum selesai," ujar Didit.

Karenanya perda RZWP3K ini akan diselesaikan oleh DPRD baru, periode 2019-2024. Tahapan yang belum selesai dan masukan dari masyarakat akan diselesaikan.

(Bangka Pos / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved