Berita Pangkalpinang

Komnas HAM Bersama Walhi Buka Pos Pengaduan Pro Aktif di Bangka Belitung

Bahas isu pelanggaran HAM, Komisi Nasional HAM pun mendatangi kantor Walhi Bangka Belitung di Jalan Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang

Komnas HAM Bersama Walhi Buka Pos Pengaduan Pro Aktif di Bangka Belitung
(Ist/ Walhi Bangka Belitung).
Kegiatan diskusi Komnas HAM di kantor Walhi Bangka Belitung di Jalan Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Senin (23/09). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Bahas isu pelanggaran HAM, Komisi Nasional HAM pun mendatangi kantor Walhi Bangka Belitung di Jalan Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Senin (23/9/2019).

Hadir langsung Waka Internal Komnas HAM Hariansyah yang disambut langsung oleh Jesic selaku direktur eksekutif Walhi Bangka Belitung.

Kunjungan kerja Komnas HAM ke Bangka Belitung terkait dengan isu-isu mengenai pelanggaran HAM. Selain itu kedatangan Komnas HAM juga untuk membuka pos pengaduan pro aktif di wilayah Bangka Belitung.

"Akan ada dua Pos yaitu di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah. Diharapkan dengan adanya pos ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melaporkan jika ada hak-hak yang tidak terpenuhi," ujar Jesic.

Selain Komnas HAM dan Walhi, hadir juga para nelayan pesisir, persatuan nelayan tradisional Bangka Belitung, BEM Universitas yang ada di Bangka Belitung dan organisasi perempuan untuk melakukan diskusi bersama.

"Walhi menyikapi soal isu lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang selama ini kita lihat terabaikan oleh negara untuk diperhatikan. Dari diskusi ini kita menemukan banyak fakta yaitu ada satu keadaan yang harus cepat disikapi terkait hak-hak dasar rakyat atau lingkungan hidup yang sehat," tuturnya.

Satu di antara yang menjadi pokok pembahasan yaitu mengenai Karhutla yang kini menimpa Bangka Belitung. Selain itu juga industri ekstraktif seperti penambangan juga tak luput dari perhatian dalam diskusi tersebut.

"Mengenai Karhutla bagaimana sampai hari ini negara lamban untuk menyikapi soal ini, hal ini penting karena masyarakat punya hak atas udara yang bersih. Selain itu sektor penambangan kita melihat juga terjadi pengabaian terhadap akses wilayah kelolanya masyarakat. Melihat hal ini sikap dari Komnas HAM lebih banyak mendengarkan untuk menjadi temuan dan rekomendasi mereka nanti ke pemerintah," tutupnya.

(Bangka Pos/Rizky Irianda Pahlevy).

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved