Mahasiswa UMI Desak Jokowi Mundur, Lalu Sampaikan 12 Poin Tuntutan Ini saat Unjuk Rasa

Tuntutan agar Jokowi mundur itu adalah buntut dari sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

• Pilot Amerika ini Bagikan Tips Mengamankan Diri saat Terjadi Kecelakaan Pesawat & Pendaratan Darurat

"Indonesia," teriak orator unjukrasa yang disahuti teriakan pengunjukrasa," Turunkan Jokowi'

Mereka yang tergabung dalam 'Aliansi Mahasiswa UMI', HMI Komisyariat FTI, FOSIS, HMI Komisyariat Teknik, FMK, Kabamafatek UMI, BEM FAI UMI, PMII Rayon FAI UMI, Germafik, BEM FTI UMI, HMI Komisyariat Fikom, BEM Pertanian UMI, Pembebasan Kol Kom UMI dan CGMT.

Pengunjukrasa juga menyebarkan selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan, terkait kondisi bangsa dan negara saat ini.

Berikut 12 poin tuntutan 'Aliansi Mahasiswa UMI' yang tertuang dalam lemabaran pernyataan sikapnya:

1. Tolak revisi UU ketenagakerjaaan berdasarkan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang sangat merugikan buruh secara umum melalui penghapusan pesangon, fleksibilitas tenaga kerja, di tambah lagi dengan penghapusan cuti haid yang sangat-sangat merugikan buruh perempuan.

• Mulan Jameela Singkirkan 2 Pesaingnya di Kursi DPR, Ini Profil yang Disingkirkan Istri Ahmad Dhani

2. Tolak Revisi UU Pertanahan yang sedang dirancang, dan sebentar lagi akan de sahkan oleh DPR dan Pemerintah yang akan
memudahkan perampasan lahan, penguasaan lahan skala besar oleh korporasi.

UU ini tidak mampu menjawab konflik agraria yang sedang terjadi di mana-mana. Sepanjang tahun 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar, dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun “(2015-2018) pemerintihan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.

Pada tahun ini, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektotr properti 137 (33%), sektor pertaninan 5 (13%), Pertambangan 29 (7%), kehutanan 19 (5%) konflik, sektor Infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%).