Breaking News:

Mahasiswa UMI Desak Jokowi Mundur, Lalu Sampaikan 12 Poin Tuntutan Ini saat Unjuk Rasa

Mahasiswa UMI Desak Jokowi Mundur, Lalu Sampaikan 12 Poin Tuntutan Ini saat Unjuk Rasa

Muslimin Emba/Tribun Timur
Ratusan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) berunjukrasa di depan kampus mereka, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (23/9/2019) siang. 

3. Tolak RUU Perkelapasawitan Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2019. Sebanyak 83 kasus atau 60 % - nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit.

PNS Madura ini Kencani Bidan, Ketahuan Istrinya Saat Lagi Ada di Kamar Hotel, Selingkuh?

RUU Perkelapasawitan yang dicanangkan DPR tidak berdasarkan kebutuhan, yang seharusnya mampu menjadi jawaban atas masalah kerentanan konflik agraria di perkebunan sawit.

Pasal 30 RUU Perkelapasawitan ini juga memberi kemudahan pada Investor berupa pengurangan pajak penghasilan,
pembebasan atau keringanan bea dan cukai, serta keringanan pajak bumi dan bangunan.

4. Tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang telah di sahkan penuh dengan ancaman kriminalisasi dan pidana terhadap masyarakat berdasarkan catatana The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

10 pasal yang berbahaya salah satunya adalah Pasal soal tindak pidana pelanggaran HAM yang berat Asas retroaktif.

Pelanggaran HAM berat tidak diatur didalam buku 1 RKUHP, Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000.

Sule Dikabarkan Putus sama Naomi Zaskia, Lalu Mendadak Akan Nikahi Wanita Lain ini Jadi Sorotan

ICJR menilai, masuknya frasa Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif.

UU ini juga sangat diskriininatif terhadap perempuan dan kaum minoritas, juga rakyat miskin.

5. Tolak Revisi Undang-undang KPK yang sangat melemahkan pemberantasan korupsi, itu artinya pemerintah atau rejim saat ini sangat lah tidak pro terhadap rakyat.

Revisi UU KPK yang akan membatasi kewenangan KPK dalam proses pemberantasan korupsi, mengancam independensi KPK,dan memicu konflik kepentingan di tubuh KPK.

Halaman
1234
Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved