Manajemen XBar Kecewa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Klaim Rugi Miliaran Rupiah

Manajemen XBar Kecewa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Klaim Rugi Miliaran Rupiah

Manajemen XBar Kecewa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Klaim Rugi Miliaran Rupiah
(Istimewa) dok pribadi manajemen Xbar
Sejumlah pegawai tempat hiburan XBar berkemas dan mengangkut barang ke truk (Istimewa) 

BANGKAPOS.COM--Penolakan sejumlah tokoh masyarakat, pemuda serta beberapa elemen lain akan kehadiran Xbar di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjung Pendam kabupaten Belitung menyisakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Belitung oleh manajemen tempat hiburan XBar. Pasalnya pihaknya merasa diperlakukan tidak adil dan terkesan tebang pilih.

" Kalau memang kami tidak diberi izin usaha. Kami juga minta usaha yang serupa juga tidak dizinkan dan dicabut. Agar pemerintah tidak terkesan tebang pilih. Kita Indonesia jangan seperti ini," ujar pemilik Xbar, Susanto kerap disapa Amen, seperti yang dikirim berdasarkan release yang diterima bangkapos.com, Senin (23/9/2019)

Diungkapkan Susanto padahal pihaknya dari awal sudah berkomitmen melengkapi perizinan sesuai dengan prosedur, hanya saja terkendala lampiran perizinan masyarakat sekitar. Misalnya jarak tempat usaha harus jauh dari Masjid dan sekolah.

" Itu sudah kita usahakan jauh dari masjid dan sekolah. Malah lebih dekat dari kami ada. Ini ada apa?, kami komit kalau memang tidak diizinkan tapi semuanya tidak dizinkan juga, dan dicabut yang telah ada," ujarnya

Menurut Susanto pihaknya berinvestasi di Belitung tidak mau membuat gaduh, tetapi untuk berusaha, dan membantu pemerintah terlebih menjadi daerah tujuan pariwisata.

" Kita satu provinsi, kalau memang kami diperlakukan seperti ini, apa kata orang lain. Kita jangan sok bersihlah. Kalau mau semuanya ditutup, ini berapa miliar kerugian kami dengan kejadian ini," ucapnya kesal.

Terpisah tokoh pemuda Babel, Rikky Fermana yang juga ketua DPW Babel Ikatan Media Online (Imo) ketika dihubungi bangkapos.com juga menyikapi permasalahan ini. Dirinya menegaskan warga negara indonesia memiliki hak yang sama untuk membuka usaha yang sama.

" Agak aneh kalau ada salah satu usaha sejenis ditolak, namun yang lainnya tidak ini tentunya menimbulkan pertanyaan," ucapnya.

Rikky berharap Bupati Belitung dapat mengevaluasi kejadian ini sebab pasalnya akan membuat para insvestor berpikir dua kali.

" Kalau memang tidak ada jaminan, kemudahan dan keamanan berinvestasi akan membuat belitung dirugikan. Apalagi Belitung daerah pariwisata," ucap Rikky.

Tidak main-main, kalau memang ada permainan, maka diakui Rikky pihaknya akan menyurati pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden Jokowi, lantaran pihaknya menilai pemerintah Kabupaten Belitung tidak bisa memberi jaminan berinvestasi.

" Kami harap hal ini disikapi dengan bijak dan pemerintah harus mengklarifikasi hal ini. Belitung itu kota pariwisata bukan kota santri," ucapnya.(bangkapos.com/Zulkodri)

Penulis: zulkodri
Editor: zulkodri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved