Bupati Markus Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pegawai Non ASN Bangka Barat

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkalpinang

Bupati Markus Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pegawai Non ASN Bangka Barat
Ist
Bupati Bangka Barat Markus SH bersama Kacab BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang Y. Aris Daryanto menunjukan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, Selasa (24/9) 

BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkalpinang.

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan langsung Bupati Markus SH bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Y Aris Daryanto di gedung OR II Pemkab Bangka Barat, Selasa (24/9/2019) siang.

Proses penandatanganan MoU antara Pemkab Bangka Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Rabu (24/09).
Proses penandatanganan MoU antara Pemkab Bangka Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Rabu (24/09). (Ist)

Bupati Markus SH dalam sambutannya menyampaikan, penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

"Hal ini didasari undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaran jaminan sosial, bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada bpjs sesuai program jaminan soial yang diikuti," jelas Politisi PDI Perjuangan ini.

Bupati muda dan energik ini lantas berharap, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dapat memperkuat komitmen baik Pemkab Bangka Barat maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berkiprah memajukan daerah, khususnya dalam hal pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Bangka Barat pada umumnya.

"Semoga dengan kerjasama ini para pegawai non ASN kita bisa dilindungi sebab tidak ada yang menghendaki terjadinya musibah, tapi bukan tak mungkin dalam bekerja bisa saja mengalami musibah, maka disini jaminan ketenagakerjaan menjadi penting kita lakukan," pungkasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Y Aris Daryanto menerangkan, BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah lembaga hukum publik non profit oriented, sehingga perolehan hasil imbal investasi digunakan untuk peningkatan manfaat bagi peserta.

Menurutnya, dengan adanya MoU ini maka terdapat jaminan yang akan diperoleh peserta soal perlindungan risiko dalam bekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua (JHT), serta pensiun.

"Adapun pola pembayaran khususnya di APBD dengan besaran iuran yang harus ditanggung oleh beban dari APBD untuk jaminan kecelakan kerja 0,24%, jaminan kematian 0,3%, dan JHT sebesar 5,7% terdiri dari 2% dari pekerja dan 3,7% dari APBD," jelasnya.

Dia berharap, perlindungan ini akan berjalan optimal dalam upaya melindungi para pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Turut hadir dalam penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Pangkalpinang ini diantaranya staf ahli Bupati, para asisten Sekda, kepala OPD, Kabag, serta Camat se-Bangka Barat. (Bidang Humas Pemkab Bangka Barat)

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved