Dirjen IKP Ingatkan Peserta Rakornas, Informasi sebagai Pilar Demokrasi

"Informasi sebagai pilar demokrasi. Rakornas ini diyakini terjadi sinergi keterbukaan informasi

Dirjen IKP Ingatkan Peserta Rakornas, Informasi sebagai Pilar Demokrasi
Diskominfo Babel
Rakornas ke-10 KI Se-Indonesia Tahun 2019, di Hotel Novotel, Bateng (25/9/2019). 

BANGKAPOS.COM-- Semua pihak, terutama Komisi Informasi (KI) harus membuat terobosan dalam pelayanan informasi. Tantangan di era teknologi saat ini harus dihadapi dan dipersiapkan secara baik. Sebab Komisi Informasi harus bisa mengawal keterbukaan informasi.

Demikian dikatakan Widodo Muktiyo Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Lebih jauh ia menjelaskan, tak kalah penting keterbukaan informasi di bidang ekonomi penegakan hukum dan demokrasi.

"Informasi sebagai pilar demokrasi. Rakornas ini diyakini terjadi sinergi keterbukaan informasi mulai dari daerah hingga pusat untuk menuju Indonesia semakin kuat," katanya saat Rakornas ke-10 KI Se-Indonesia Tahun 2019, di Hotel Novotel, Bateng (25/9/2019).

Sebagaimana diketahui Rakornas kali ini mengusung tema "Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing". Dengan rakornas ini diharapkan bisa mensinergikan program kerja KI pusat dengan daerah.

Sementara Yulizar Adnan Penjabat Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, dewasa ini informasi sangat dibutuhkan. Informasi dibutuhkan dalam hitungan menit, sebab kejadian perubahan sangat cepat.

Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif bagi penyebaran informasi. Kendati demikian, kata Yulizar, badan publik tetap harus memberikan pelayanan publik terbaik. Informasi harus benar dan berbasis data.

"Tema rakornas ini bertujuan untuk membangkitkan partisipasi agar Indonesia bisa bersaing. Diharapkan rakornas dapat menghasilkan keputusan yang memudahkan memperoleh informasi," harapnya.

Sebelumnya Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho mengatakan, akses informasi menjadi hak asasi manusia untuk mengembangkan pribadi dan sosial. Kedudukan informasi publik menjadi ciri penting negara demokrasi.

Undang-Undang telah menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi. Lebih jauh ia mengatakan, namun sebagaimana diamanatkan undang-undang, Komisi Informasi perlu penguatan dalam menjalankan tugas.

Rakornas ini bertujuan untuk membahas isu strategis terkait keterbukaan informasi. Terdapat sekitar 275 peserta mengikuti kegiatan ini di antaranya dari Komisi Informasi Pusat, provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/ kota.

"Perkuat strategi Komisi Informasi. Diharapkan melalui rakornas ini memperoleh manfaat untuk koordinasi dalam menjalankan fungsi dan wewenang. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap penyedia informasi," ungkapnya.

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved