Berita Pangkalpinang

Kerusakan Lahan Akibat Tambang Ilegal Harus Dicegah

Pemerintah Bangka Belitung harus terus berupaya menegakkan hukum dan mencegah kerusakan lahan dan aliran sungai akibat tambang ilegal.

Kerusakan Lahan Akibat Tambang Ilegal Harus Dicegah
Dokumentasi Bangka Pos
Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terus berupaya menegakkan hukum dan mencegah kerusakan lahan dan aliran sungai akibat tambang ilegal.

Bila tidak dilakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum, maka kerusakan lahan di Bangka Belitung akan semakin parah.

"Daerah lain akibat pembakaran lahan terjadi darurat asap. Kalau di Babel ini sudah darurat kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Dan dampak kedepannya akan terjadi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya," kata Amri Cahyadi kepada bangkapos.com, Jumat (27/9/2019).

Upaya penanaman bakau (mangrove) merupakan salah satu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan serta sungai.

Akan tetapi upaya terpenting itu adalah pencegahan. Jangan sampai tidak dilakukan upaya pencegahan, lahan mengalami kerusakan, anggaran pemerintah habis untuk merehabilitasi lahan.

"Kan aneh, kita biarkan orang yg merusak, kita menunggu orang selesai merusaknya, kemudian kita yang memperbaiki. Maaf, berapa pun duit kita tidak akan cukup dan mampu memperbaiki lingkungan yang telah rusak. Malahan yang sering terjadi sesudah ditanam dihantam kembali," jelas Amri.

"Inilah yang sayak maksudkan dengan logika terbalik. Seharusnya kita perketat sangsi dan penindakan. Koordinasi dengan aparat hukum semata-mata demi menjaga kenyamanan dan ketentraman hidup di masyarakat," tambah Amri.

Dia juga mengatakan selaku anggota DPRD Babel bukan alergi terhadap tambang. Akan tetapi penambangan dilakukan harus bijak dan beradab sesuai aturan, lokasi peruntukan dan tata lingkungan.

Sambung Amri, dulu kawasan hutan produksi pun takut untuk menganggu. Tapi sekarang, malah hutan lindung pun dirusak juga.

Dia juga meminta aparat penegak hukum pun jangan diam saja. Aktivitas penambangan yang melanggar aturan agar ditindak.

"Kita heran, ambil contoh sepanjang Sungai Baturusa jelas tampak dari jembatan dan dekat dengan Kantor Kepolisian Sektor, penambangan ilegal marak dilakukan," kata Amri.

"Kemudian aktivitas tambang ilegal di Sungai Opas Pangkapinang dekat belakang kantor resort kepolisian terus beraktivitas. Ini menunjukkan wibawa aparat hukum kita sudah dipandang sebelah mata. Apa ada indikasikan adanya permainan oknum aparat hukum dan lain sebagainya,"ujar Amri.

Bila hal ini didiamkan, dia mengajak masyarakat melapor ke aparat hukum yang lebih tinggi di pusat atau ke KPK.

Bahkan bila perlu, gaungkan ke PBB bahwa timah yang beredar di dunia berasal dari hasil penambangan timah ilegal.

(bangkapos.com / Hendra)

Penulis: Hendra
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved