Berita Pangkalpinang

Ada Moratorium Perluasan dan Pembangunan Kebun Sawit Baru, Dinas Pertanian Babel Tak Berikan Izin

Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Juaidi menegaskan, saat ini ada moratorium perluasan kebun

Ada Moratorium Perluasan dan Pembangunan Kebun Sawit Baru, Dinas Pertanian Babel Tak Berikan Izin
Bangkapos/Nordin
Ilustrasi kebun sawit 

BANGKAPOS.COM-- Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Juaidi menegaskan, saat ini ada moratorium perluasan kebun dan pembangunan kebun sawit baru.

Morotorium ini  ia sampaikan menanggapi kabar perluasan kebun yang dilakukan PT SNS yang ditolak warga dari empat desa (Tanjunglabu, Penutuk, Tanjungsangkar, dan Kumbung) di Kecamatan Leparpongok baru-baru ini.

Dia mengatakan, ada ketentuan yang mengatur moratorium ini, yakni instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Ketentuan ini diketahui berlaku sejak September 2018.

"Masih moratorium, jadi kami tidak berikan izin. Kecuali untuk membangun plasma masyarakat, itu memang kewajiban perusahaan," kata Juaidi, Kamis (3/10/2019).

Pemerintah pusat, kata Juaidi, tengah menata kebun sawit di Indonesia. "Jadi ingin ditertibkan dulu, baik yang di dalam maupun luar kawasan, termasuk juga kebun-kebun masyarakat," jelas Junaidi.

Penataan lainnya yang dilakukan pusat adalah pemberlakuan standar International Suistanable Palm Oil (ISPO). Jika tidak memenuhi standar ini, produk dari sebuah perkebunan kelapa sawit tidak akan dibeli oleh pasar dunia.

Beberapa di antara syarat ISPO adalah kejelasan status lahan, sumbet bibit, pengelolaan kebun, hingga pemberdayaan masyarakat. "Kalau kebun, harus membangun kebun masyarakat. Kalau tidak, ya ISPO-nya akan berkurang," tegas Juaidi. (Bangkapos.com/ Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved