Berita Pangkalpinang

Pemprov Babel Rancang Pemberlakuan Skema Baru TPP untuk Tahun Depan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah menggodok rancangan pemberlakuan skema baru TPP

Pemprov Babel Rancang Pemberlakuan Skema Baru TPP untuk Tahun Depan
Bangkapos.com
Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli 

BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah menggodok rancangan pemberlakuan skema baru Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk 2020 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Babel Sahriman Jumli mengatakan, penerapan TPP tahun depan sebenarnya tak jauh berbeda dengan yang sudah diterapkan selama ini.

Penyesuaian akan diberlakukan dengan menitikberatkan pada aspek kinerja pegawai dan kelas jabatan. "Tetap TPP namanya, cuma lebih berbasis kinerja atau tukin (tunjangan kinerja)," ucap Sahirman, Jumat (4/10/2019).

Sahirman menyebut, dari 5.000 pegawai di Pemprov Babel, pihaknya baru menyelesaikan hitung-hitungan skema TPP untuk jabatan struktural. Sementara untuk jabatan fungsional, seperti untuk guru dan dokter, tengah digodok kembali karena ada perubahan jabatan menyusul mutasi yang dilakukan baru-baru ini.

Sahirman mengatakan, pihaknya telah menyurati OPD terkait menyangkut penyusunan skema TPP untuk guru dan dokter.

"Kenapa kami pisahkan ini (antara struktural dan fungsional), karena kami harus tahu jumlahnya, kemudian dikaitkan dengan kemampuan anggaran. Kalau dinaikkan, mampu tidak anggaran. Kalau kurang, berapa pengurangannya. Kami sudah bersurat ke OPD terkait, setelah itu kami hitung kembali," ucapnya.

Selain itu, kata dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan struktural dan fungsional. Maka, skema TPP juga akan menyesuaikan kelas jabatan tersebut, termasuk tetap memghitung komponen disiplin seperti kehadiran dan nilai kinerja pada Standard Kinerja Pegawai (SKP).

"Sekarang masih tahap dalam pembahasan pergub-nya," ucap Sahirman.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan, ada beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam skema baru TPP tahun depan. Beberapa di antaranya adalah besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta nilai kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Erzaldi mengatakan, penyesuaian akan diberlakukan menyesuaikan dengan titik berat kinerja secara terukur. Pemprov tengah terus menyempurnakan sistem pemberlakuan dan pengawasannya.

"Si A misalnya, kerja dari jam berapa sampai jam berapa, mengerjakan apa. Nanti ada nilai batas atas dan bawah. Kalau tidak kerja, semalas-malasnya, misalnya dapat Rp 1 juta, serajin-rajinnya Rp 8 juta. Kalau dapat Rp 1 juta terus berarti kinerjanya kurang, pegawai ini akan ditegur," beber Erzaldi baru-baru ini. (Bangkapos.com/Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved