30 Unit Tambang Darat Rambah Hutan Produksi dan Lindung Matras Akeh

Tambang timah ilegal (TI) di bibir Pantai Akeh Sinjarajaya Jelutung hingga Pantai Matras Sungailiat Bangka, tak beroperasi lagi pasca demo nelayan

30 Unit Tambang Darat Rambah Hutan Produksi dan Lindung Matras Akeh
Bangka Pos/Fery Laskari
Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Bangka, Achmad Suherman 

30 Unit Tambang Darat Rambah Hutan Produksi dan Lindung Matras Akeh

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tambang timah ilegal (TI) di bibir Pantai Akeh Sinjarajaya Jelutung hingga Pantai Matras Sungailiat Bangka, tak beroperasi lagi pasca demo nelayan, pekan lalu.

Namun TI darat tak jauh dari lokasi pantai ini masih ditemukan. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan hutan produksi (HP) dan hutan lindung (HL).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan Achmad Suherman kepada Bangka Pos, Selasa (8/10/2019) memastikan, tim akan terus melakukan pengecekan pesisir pantai ini setelah aksi demo nelayan usir penambang terjadi, beberapa hari lalu.

"Kita lakukan pengecekan penambangan timah ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan hutan produksi di pesisir pantai dan sekitar Kelurahan Sinarjaya Jelutung (Sinjel) hingga Kelurahan Matras. Hari ini tim dipimpin Kasi Penyidik Penyelidikan Bidang Penegak Perundang- Undangan Satpol PP Bangka," kata Achmad Suherman.

Tim Pol PP yang dimaksud bergerak menyusuri pesisir pantai, mulai Pantai Matras hingga Pantai Akeh, namun tidak lagi menemukan tambang ilegal. Padahal sebelum didemo nelayan, tercatat belasan unit tambang ilegal beroperasi di bibir pantai yang dimaksud. "Tim telah menyusuri area, tapi tidak ditemukan tambang di bibir pantai ini," kata Suherman.

Kegiatan pemantauan yang dilakukan Pol PP Bangka menurut Suherman guna menindak-lanjuti surat aduan masyarakat yang ditujukan ke Satpol PP Propinsi Babel, tembusan Satpol PP Kabupaten Bangka. "Tim Pol PP Bangka bergerak sesuai surat aduan masyarakat ke Satpol PP Propinsi Babel, tembusan ke Satpol PP Bangka, Tanggal 30 September 2019," katanya.

Pada surat tersebut disebutkan, masyarakat mengatas namakan nelayan Bangka telah menggelar demo. Sehari kemudian pasca demo Tim Penegakan Hukum (Hakim) Propinsi Babel turun ke lokasi dan memastikan koordinat lokasi tersebut merupakan kawasan HL dan HP.

"Memang tak ada lagi TI di bibir pantai setelah didemo, namun TI darat sebelum memasuki kawasan pantai masih banyak beroperasi, jumlahnya sekitar 30 unit. Tim mengimbau seluruh TI harus menghentikan aktifitas, agar tak menimbulkan gejolak baru. Apalagi tambang darat dekat pantai ini dipastikan merambah kawasan hutan produksi dan lindung," tegas Suherman memastikan, Pol PP akan terus memantau.

(bangkapos.com/ferylaskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved