Berita Pangkalpinang

Dua Jam Rapat, Sekjen KLHK RI Sebut Adanya Ruang untuk Adendum Konsesi HTI

Dua jam rapat bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono

Dua Jam Rapat, Sekjen KLHK RI Sebut Adanya Ruang untuk Adendum Konsesi HTI
(BANGKAPOS.COM / DEDY Q)
Pertemuan perwakilan Babel dengan Sekjen KLHK RI di Kantor KLHK RI, Jakarta, Selasa (8/10/2019). 

BANGKAPOS.COM--Dua jam rapat bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono dan jajaran di ruang rapat kantornya, baru rampung, Selasa (8/10/2019).

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, sejumlah kepala desa di Bangka Barat, Gubernur Kep. Babel Erzaldi Rosman, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya itu membahas penyelesaian konflik di areal konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), khususnya di Bangka Barat.

Perwakilan Babel mendesak pencabutan izin konsesi tersebut. Di dalam rapat, Sekjen KLHK RI Bambang Hendroyono mengakui persoalan ini tak kunjung selesai.

Usulan pencabutan tak hanya dari Babel, melainkan juga dari sejumlah daerah lain di Indonesia. Ia juga mengakui belum ada proses evaluasi yang dinilai bisa memuaskan masyarakat selama ini.

Bambang berkomitmen membereskan persoalan ini, tak hanya di Babar, melainkan juga di Babel. Dia menyebut KLHK RI secepatnya akan membentuk tim verifikasi areal konsesi, dan perusahaan akan segera dipanggil dan ditegur.

Satu di antara tujuan verifikasi ini nanti adalah membuka ruang untuk adendum konsesi HTI hingga pencabutan izin dengan pertimbangan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Masyarakat desa akan diberi kesempatan untuk mengusulkan pemanfaatan hutan produksi lewat skema ketentuan yang ada, seperti Tanah Obyek Reforma Agraria dan perhutanan sosial.

Skema itu dianggap sebagai cara legal untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di kawasan Hutan Produksi (HP) dan kepentingan KLHK untuk membangun hutan.

"Yang jelas luas pengurangan areal nantinya akan dilihat sesuai dengan apa yang menjadi hak masyarakat. Mekanisme itu ada... mekanisme ini kami bangun lagi," kata Bambang.

Seperti diketahui konflik perizinan HTI di Babel sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Masyarakat diketahui telah mengusulkan ini di tingkat kabupaten pemprov, DPRD Babel.

Berbagai pihak telah bolak-balik ke KLHK dengan agenda yang sama: mengusulkan pencabutan izin.
Pencabutan izin juga menjadi rekomendasi pansus DPRD Babel.

Pemprov juga sudah menyemapikannya sejak 2018. Ini pula yang menjadi tuntutan demonstrasi pada aksi mahasiswa UBB beberapa waktu lalu.

Para mahasiswa UBB yang hadir pada pertemuan tersebut menyatakan, akan mengawal komitmen KLHK RI. Presiden mahasiswa UBB, Janovan menagih janji tersebut dapat dilakukan secepatnya.

Dia tetap meminta pertimbangan agar izin tersebut dicabut karena penolakan dan konflik sudah terjadi sejak lama.

"Sekali lagi kami tekankan, mahasiswa bersama masyarakat, dan pemprov, sudah bersepakat untuk mencabut ini, tidak ada lagi toleransi. Kami mohon pertimbangannya," ucap dia.

(BANGKAPOS.COM / DEDY Q)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved