Berita Pangkalpinang

Normalisasi DAS Rangkui Dilakukan Tahun 2016 Lalu

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas PU telah melakukan normalisasi DAS (daerah aliran sungai) Rangkui (belakang kampung opas)

Normalisasi DAS Rangkui Dilakukan Tahun 2016 Lalu
bangkapos.com/Ira Kurniati
Kabid SDA Dinas PU Pangkalpinang, Tomi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas PU telah melakukan normalisasi DAS (daerah aliran sungai) Rangkui (belakang kampung opas) pada tahun 2016 lalu.

Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Pangkalpinang, Tomi, mengatakan, ditahun-tahun berikutnya tidak dilakukan normalisasi karena terbatasnya anggaran. Sebenarnya, normalisasi untuk mengatasi pendangkalan itu dilakukan secara berkala dan sesuai permintaan. Namun untuk tahun ini pihaknya belum melakukan pendalaman di kawasan tersebut karena fokus pada kegiatan normalisasi di kolong Kacang pedang.

"Mungkin kita lakukan sesuai dengan permintaan. Tapi untuk sekarang masih ada aktivitas tambang ilegal yang kalau kita lakukan normalisasi tetap saja cepat mengalami pendangkalan," ujar Tomi, Selasa (8/10/2019).

Didampingi kasi swakelola, Roni, menambahkan normalisasi sungai kawasan Kampung Opas tersebut membutuhkan waktu pelaksanaan selama enam bulan. Biaya yang dikucurkan pun milyaran rupiah. Sayangnya Roni lupa besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

"Kalau tanahnya dibuang ke kawasan teluk bayur (kelurahan Air mawar), memang disitu lahan kosong kami siapkan untuk memindahkan tanah dari sungai ke darat," Tambah Roni.

Sementara ini pihaknya sedang berupaya fokus memperbaiki saluran air dari pemukiman warga sebelum melakukan normalisasi. Pasalnya masih berkeliaran aktivitas tambang dirasa akan sia-sia normalisasi dilakukan.

"Kalau dikatakan mubazir sebenarnya tidak. Sebab kalau tidak kita lakukan pendalaman maka lebih mudah terkena banjir," ujar Roni.

Maraknya aktivitas tambang yang sedang digencar oleh pemerintah untuk ditertibkan, membuat kerusakan lingkungan dan pencemaran terhadap kualitas air sungai. Tomi mengatakan, tambang ilegal sangat berdampak buruk dan mengakibatkan pendangkalan sungai. Apalagi Pangkalpinang merupakan daerah hilir sebagai tempat penampung air yang mengalir dari hulu.

"Kita ini penampungnya. Kita juga tidak tau aktivitas apa di hulu, belum lagi tumburan dari air lautnya. Makanya air sungai kita dampaknya keruh, mengental dan pekat," tukas Tomi.

(Bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved