Berita Pangkalpinang

Polemik HTI Terus Berkepanjangan, Erzaldi Harap Ada Kebijakan Pusat untuk Kepentingan Masyarakat

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta tim KLHK RI untuk verifikasi areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI)

Polemik HTI Terus Berkepanjangan, Erzaldi Harap Ada Kebijakan Pusat untuk Kepentingan Masyarakat
Bangkapos.com/Muhammad Rizki
Gubernur Provinsi Babel, Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta tim KLHK RI untuk verifikasi areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) bisa segera memulai kerjanya.
Melihat polemik perizinan HTI terus berkepanjangan, maka pusat diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Lahan yang selama ini digarap masyarakat bisa diberikan kepada masyarakat. Dia juga meminta Dinas Kehutanan Babel intens berkoordinasi dengan KLHK RI.

"Saya minta kepala dinas (Kasishut) untuk intens ke Dirjen," ucap Erzaldi pada rapat bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono dan jajaran di ruang rapat kantornya, Selasa (8/10/2019).

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, sejumlah kepala desa di Bangka Barat, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya itu membahas penyelesaian konflik di areal konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), khususnya di Bangka Barat.

Seperti diketahui konflik perizinan HTI di Babel sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Masyarakat diketahui telah mengusulkan pencabutannya idi tingkat kabupaten, provinsi, dan DPRD Babel.

Berbagai pihak telah bolak-balik ke KLHK dengan agenda yang sama: mengusulkan pencabutan izin.
Pencabutan izin juga menjadi rekomendasi pansus DPRD Babel.

Pemprov juga sudah menyampaikannya sejak 2018. Ini pula yang menjadi tuntutan demonstrasi pada aksi mahasiswa UBB beberapa waktu lalu.

Para mahasiswa UBB yang hadir pada pertemuan tersebut menyatakan, akan mengawal komitmen KLHK RI. Presiden mahasiswa UBB, Janovan menagih janji tersebut dapat dilakukan secepatnya.

Dia tetap meminta pertimbangan agar izin tersebut dicabut karena penolakan dan konflik sudah terjadi sejak lama.

"Sekali lagi kami tekankan, mahasiswa bersama masyarakat, dan pemprov, sudah bersepakat untuk mencabut ini, tidak ada lagi toleransi. Kami mohon pertimbangannya," ucap dia.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved