Berita Pangkalpinang

Samsat se-Babel Dimintai Komitmen Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) se-Kepulauan Bangka Belitung dimintai komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Samsat se-Babel Dimintai Komitmen Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
bangkapos.com / DEDY Q
Kepala Bakeuda Babel Fery Afriyanto 

BANGKAPOS.COM- Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) se-Kepulauan Bangka Belitung dimintai komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen ini hendak dicapai pada rapat koordinasi (rakor) pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Bangka City Hotel yang juga mengundang Polda dan Jasa Raharja Babel dan perwakilan pihak terkait, Kamis (10/10/2019).

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Babel Fery Afriyanto mengatakan, selaku pembina samsat, pada rakor tersebut pihaknya ingin mengevaluasi pelaksnaan tugas di lapangan.

"Terutama mengoptimalkan pelayanan ke-samsat-an kepada masyarakat. Apa yang menjadi kendala di lapangan bisa dicarikan solusi. Nanti akan ada kesepakatan samsat se-Babel" kata Fery kepada Bangka Pos.

Satu di antara program Samsat di Babel adalah Samsat Setempoh. Melalui program ini, petugas Samsat melayani masyarakat wajib pajak ke desa-desa menggunakan sepeda motor.

"Ini sudah cukup baik untuk pelayanan masyarakat. Dengan adanya program ini, ke depan kami berharap kesadaran masyarakat lebih tinggi. Ini pelayanan kami kepada masyarakat agar lebih dekat dalam membayar pajak," ucapnya.

Fery juga mengklaim realisasi PKB dan BNN-KB saat ini cukup menggembirakan. Berdasarkan catatan Bangka Pos hingga Agustus 2019, ealisasi pajak kendaraan bermotor terealisasi Rp 152 miliar (target Rp 208 miliar), dan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp 132,6 miliar (target Rp 183,8 miliar).

"Secara keseluruhan memenuhi target tahapan. Kami optimistis tercapai hingga akhir tahun. Tetapi, memang ada penurunan pada pajak bahan kendaraan bermotor. Ini terjadi karena adanya penurunan produktivitas di sektor pertambangan sehingga penggunaan bahan bakar menurun," beber Fery.

Disinggung soal pemutihan pajak, Fery menyebut pihaknya masih perlu mempertimbangkan hal tersebut. Hanya saja, pada tahun ini pemutihan belum akan dilakukan.

Fery mengatakan, satu di antara belum diberlakukan pemutihan adalah kondisi perekonomian masyarakat.

Jika masyarakat tengah sulit, maka target pemutihan juga akan sulit.

"Mungkin nanti tahun depan atau tahun-tahun mendatang. Kalau perekonomian masyarakat membaik, harga komoditas pertanian dan lainnya sudah meningkat, sehingga yang tadinya menunggak bisa membayar pajak," tuturnya.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved