Berita Pangkalpinang

BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan Sosialisasi Program Ketenagakerjaan Pelaku Sarana Kesehatan

Pelaku sarana kesehatan di Kota Pangkalpinang dikumpulkan untuk mengetahui sosialisasi program-program yang dikeluarkan BPJS Ketenagaakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan Sosialisasi Program Ketenagakerjaan Pelaku Sarana Kesehatan
bangkapos.com/irakurniati
Sosialisasi program ketenagakerjaan bagi pelaku sarana kesehatan, Jumat (11/10/2019) di ruang OR kantor wali kota Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pelaku sarana kesehatan di Kota Pangkalpinang dikumpulkan untuk mengetahui sosialisasi program-program yang dikeluarkan BPJS Ketenagaakerjaan berkaitan resiko pekerja maupun pemberi kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Y Aris Daryanto, mengatakan masih banyak pelaku sarana kesehatan yang belum terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan.

Sebetulnya ini sangat penting karena dengan terdaftar, mereka tentu dapat memahami program tersebut dan implementasinya kepada masyarakat.

Aris menuturkan, ada 136 unit sarana kesehatan diantaranya apotik, klinik maupun toko obat yang mendapatkan izin rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Sayangnya, dari ratusan unit tersebut, kepesertaannya baru sekitar 11 persen yang terdaftar.

"memang masih banyak yang belum terdaftar. Menurut saya ini karena kurang sosialisasi saja. Makanya kami bekerja sama dengan dinas kesehatan supaya dengan sosialisasi ini pelaku sarana kesehatan ini bisa mendaftar dan meningkatkan persentasenya," ujar Aris kepada bangkapos.com, Jumat (11/10/2019).

Pihaknya menargetnya seluruh pelaku sarana kesehatan ini terdaftar kepesertaannya sehingga resiko dalam pekerjaan dapat terbantu dengan klaim dari BPJS Ketenagakerjaa. Tahun ini saja, menurut Aris klaim terbanyak ada pada kategori kecelakaan lalu lintas. Biaya yang dikeluarkan untuk satu peserta bisa mencapai ratusan juta karena diobati sampai sembuh. Bisa saja menggunakan Jasa Raharja namun kecelakaan tunggal tidak diberi jaminan sehingga banyak yang mengalihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

"rata-rata kasusnya ini di luar lokasi perusahaan. Kalau di perusahaan bisa menggunakan K3. Sedangkam kecelakaan bisa saja menggunakan jasa raharja tapi untuk mengurusi surat ke kepolisiannya mungkin menyulitkan jadi banyak yang beralih ke ketenagakerjaan," kata Aris.

Sementara itu, Plt kepala dinas kesehatan Pangkalpinang, Suriyanto, menambah, beragamnya jenis pelayanan yang diberikan oleh pelaku sarana pelayanan kesehatan tidak menutup kemungkonan adanya resiko yang dapat terjadi bagi pekerja maupum pemberi kerja.

"misalnya pegawai laboratorium beresiko terkena timpahan bahan kimia yang dapat mengakibatkan cacat atau kematian atau pegawai toko obat yang mengalami kecelakaan saay akan oergi atau pulang bekerja. Itu yang menjadi perhatian kami dan meminta mereka mengoptimalkan program BPJS ketenagakerjaan ini," ungkap Suriyanto.

Dia mengimbau seluruh sarana pelayanan kesehatan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanga menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dapat segera mendaftar secara aktif sehingga ada jaminan bagi par tenaga kerja saat sesuatu resiko terjadi.

(bangkapos.com/Ira Kurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved