Berita Pangkalpinang

Didit Srigusjaya: BPJS Kesehatan Harus Hati-hati

Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya berpendapat bahwa BPJS Kesehatan mesti hati-hati dalam mengusulkan Instruksi Presiden (Inpres)

Didit Srigusjaya: BPJS Kesehatan Harus Hati-hati
bangkapos.com/Agus Nuryadhyn
H Didit Srigusjaya Ketua DPD PDI Perjuangan Babel 

BANGKAPOS.COM- Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya berpendapat bahwa BPJS Kesehatan mesti hati-hati dalam mengusulkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai sanksi layanan publik bagi penunggak iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

"BPJS harus hati-hati mengusulkan inpres tersebut," kata Didit, Senin (14/10/2019).

Menurut dia, kebijakan ini tak akan menyelesaikan masalah. Jika inpres dikeluarkan, maka sanksi yang diberikan juga akan merugikan negara.

Pendapatan negara dari biaya pengurusan SIM, paspor, hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga terancam hilang.

"Kan layanan-layanan ini sumber pendapatan negara juga. Mungkin BPJS Kesehatan bisa cari formula lain yang tidak menimbulkan polemik baru bagi pemerintah dan rakyat," katanya.

Didit mengatakan, pihaknya memahami rencana kebijakan yang akan diambil adalah untuk meningkatkan tanggung jawab untuk pelayanan kesehatan dan menambah kualitasnya.

"Akan tetapi sanksi tersebut kurang tepat jika dimunculkan lewat inpres. Kami juga akan mengundang BPJS Babel untuk rapat dengar pendapat (RDP). Kami akan sampaikan masukan jangan sampai sanksi tersebut lebih mempersulit masyarakat lagi," kata Didit.

Didit berharap BPJS Kesehatan dapat obyektit menyikapi ini. Diharapkan kebijakan ini tidak menimbulkan polemik baru bagi masyarakat.

"BPJS Kesehatan harus obyektif. Jangan memberi sanksi yang akan menimbulkan polemik baru bagi pemerintah dan masyarakat. Walaupun BPJS Kesehatan sendiri bagian dari pemerintah, tetapi masukan (inisiasi) inpres ini jangan mengedepankan ego sektoral," tutur Politikus PDI Perjuangan ini.

Dikutip dari kompas.com, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.

Halaman
12
Penulis: Dedy Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved