Berita Pangkalpinang

Galih Mardi: Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan Sudah Lama Ada

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang Galih Mardi Ismiansyah mengatakan sanksi penunggak BPJS sudah lama

Galih Mardi: Sanksi Penunggak BPJS Kesehatan Sudah Lama Ada
(bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang Galih Mardi Ismiansyah. Senin, (14/10/2019) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang Galih Mardi Ismiansyah mengatakan sanksi penunggak BPJS sudah lama ada.

Seperti dilansir bangkapos.com pemerintah akan mengeluarkan Inpres, penunggak BPJS Kesehatan akan dikenakan sanksi mempersulit administrasi kependudukan seperti pengurusan pajak, KTP, SIM, perizinan usaha dan sertifikat tanah.

"Mekanisme terkait sanksi kepada peserta diaturnya sudah lama sebelum BPJS beroperasi. BPJS beroperasi tahun 2014. Di tahun 2013 mekanisme pemberian sanksi sudah ada. Kenapa ini disuarakan kembali, di undang-undang diamanahkan seluruh masyarakat wajib mendaftar paling lambat 1 Januari 2019. Bahkan dikasih waktu 5 tahun dari 2014. Karena sudah lewat 5 tahun ini maka digaungkan kembali ada mekanisme sanksi," ungkap Galih saat ditemui bangkapos.com. Senin, (14/10/2019).

Galih mengatakan aturan ini berlaku untuk masyarakat belum mendaftar, sudah mendaftar tapi tidak memperbarui kepesertaanya, dan menunggak membayar iuran.

Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Serta dikuatkan kembali oleh Intstruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan kesehatan Nasional.

"Yang memberikan sanksi bukan BPJS Kesehatan, tapi pemerintah baik kota, dan daerah. Hal ini memang perlu ya. Di Bangka Belitung yang sering menunggak itu yang BPJS Mandiri hanya 60 persen yang aktif, dan 40 persen menunggak," ungkap Galih.

Galih mengatakan BPJS bergerak secara regulasi, serta belum ada arahan dari pusat mengenai mekanisme sanksi tersebut.

Data terbaru jumlah masyarakat di Bangka Belitung yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan sebesar 80,59 persen, atau 1.111.949 jiwa, dan 267.809 jiwa belum mendaftar.

Distribusi peserta kategori PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)/Mandiri sebanyak 335.644 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 276.969 jiwa, Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) sebanyak 271.475 jiwa, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) sebanyak 209.738 jiwa.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved