Berita Pangkalpinang

Peserta BPJS Mandiri Menolak Pemberlakuan Aturan Sanksi Penunggak Iuran

Sebagai peserta yang membayar iuran BPJS secara mandiri, Yanto warga Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari keberatan dengan pengusulan inpres

Peserta BPJS Mandiri Menolak Pemberlakuan Aturan Sanksi Penunggak Iuran
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan. 

BANGKAPOS.COM - Aturan memberikan sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan secara tegas ditolak oleh peserta iuran mandiri, Yanto satu diantaranya. Sebagai peserta yang membayar iuran BPJS secara mandiri, Yanto warga Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari keberatan dengan pengusulan inpres tersebut. 

"jangan lagi ditambah seperti itu, sebagai kepala keluarga ini cukup berat menanggungnya," kata Yanto kepada Bangka Pos, Senin (14/10/12019). 

Jangan sampai, menurutnya, dengan aturan ini malah merugikan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lainnya.

Yanto menuturkan, sebelum aturan tersebut diberlakukan pemerintah juga mestinya harus tau bagaimana upaya peserta mandiri ini membayar iuran dan alasan penunggakan tersebut.

Dia berharap pemerintah memikirkan ulang mengenai aturan tersebut sehingga tidak membuat kegelisahan masyarakat dalam meminta pelayanan publik lainnya. 

Diakui Yanto, diawal dirinya dan keluarga sebagai peserta mandiri tahun sekitar tahun 2014, dia merasakan pelayanan dari rumah sakit yang cukup baik dan iuran terjangkau. Namun, lama kelamaan iuran menjadi meningkat dan pelayanan pun tidak memuaskan. 

"jadi saya bingung juga kenapa seperti itu. Sempat saya menunggak beberapa lama karena iuran meningkat dan yang ditanggung ada dua," katanya. 

Sekedar diketahui, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.

Dikutip dari kompas.com, sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.

(bangkapos.com/irakurniati)
 

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved