Tunjukan Surat Kedaluarsa, Satpol PP Bangka Hentikan Aktivitas Tambang Pasir di Jelitik

Tambang pasir di kawasan Jelitik Sungailiat Bangka didatangi Tim Satpol PP Bangka, Senin (14/10/2019).

Tunjukan Surat Kedaluarsa, Satpol PP Bangka Hentikan Aktivitas Tambang Pasir di Jelitik
istimewa
Tim Satpol PP mendatangi tambang pasir di Lokasi Jelitik Sungailiat Bangka, Senin (15/10/2019). 

Tunjukan Surat Kedaluarsa, Satpol PP Bangka Hentikan Aktivitas Tambang Pasir di Jelitik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tambang pasir di kawasan Jelitik Sungailiat Bangka didatangi Tim Satpol PP Bangka, Senin (14/10/2019).

Polisi pamong praja tersebut kemudian menghentikan aktivitas tambang yang menggunakan eksavator mini ini karena surat izin yang ditunjukan pengusaha, sudah kedaluarsa.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie diwakili Kabid Perundang-Undangan, Achmad Suherman, Senin (14/10/2019) mengatakan, kedatangan tim ke lokasi seiring adanya laporan masyarakat.

"Penertiban tambang pasir di kawasan industri Jelitik karena ada laporan masyarakat. Pengaduan warga menyebutkan bahwa kawasan industri Jelitik adanya pertambangan pasir (pasir bangunan). Setelah kami cek lokasi ternyata ada PC mini (eksavator) sedang melakukan pengerukan pasir," kata Suherman.

Saat Tim Pol PP datang, pengusaha tambang pasir menunjukan surat bukti setor pajak galian C. Namun surat yang ditunjukan sudah kedaluarsa atau tidak berlaku lagi.

"Makanya kita stop, tanyata pengurusnya menunjukan bukti setor pajak galian C yang sudah kedaluarsa karena berlaku 31 Juni sampai dengan 31 Juli 2019," kata Suherman.

Penghentian sementara aktivitas tambang pasir ini menurut Suherman sesuai aturan. Pengusaha dipersilahkan kembali beraktifitas apabila sudah mengurus legalitas yang ditentukan pemerintah daerah.

"Jadi kita hentikan semetara agar segera bayar pajak retribusi galian C. Karena kalau tidak dibayar pemerintah daerah dirugikan," kata Suherman.

Suherman memastikan, aktivitas penambangan pasir tanpa membayar pajak dapat merugikan pemerintah daerah.

"Karena tidak tidak dapat PAD. Apabila tidak dibayar maka kami stop penambangan pasir tersebut," tegas Suherman berharap pengusaha pasir yang dimaksud segera mengurus perizinan atau membayar pajak

(bangkapos.com/ferylaskari)

Penulis: ferylaskari
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved