Berita Bangka Selatan

Pembangunan Dermaga di Desa Penutuk Melanggar Aturan, Ini Kata Kepala DPKPLH Bangka Selatan

Pihaknya telah menerima laporan dari Pemerintah Desa Penutuk jika ada pembangunan dermaga yang merambah lingkungan hidup di Bangka Selatan.

Pembangunan Dermaga di Desa Penutuk Melanggar Aturan, Ini Kata Kepala DPKPLH Bangka Selatan
bangkapos.com/Jhoni Kurniawan
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Bangka Selatan, Gatot Wibowo 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terkait dengan adanya penolakan oleh warga Desa Penutuk terhadap pembangunan jembatan Yang dibangun PT SNS, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Bangka Selatan, Gatot Wibowo sampaikan pandangannya.

Ketika ditemui bangkapos.com di ruang kerjanya pada Selasa, (15/10/2019) Gatot Wibowo menyebutkan sebelumnya pihaknya telah menerima laporan dari Pemerintah Desa Penutuk jika ada pembangunan dermaga yang merambah lingkungan hidup di Bangka Selatan.

"Memang benar ada laporan dari masyarakat, laporannya adalah PT SNS membuat dermaga. Setelah laporan kami bersama beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan Bidang Laut dan Tata Kota dan Sekretaris Daerah langsung mengecek ke lokasi," terang Gatot.

Setelah pengecekan di lokasi, Gatot yang mewakili tim di lokasi menyebutkan jika PT SNS (Capela Group) diduga melakukan pelanggaran yaitu melakukan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang belum memiki izin yang sesuai dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Selain itu, PT SNS juga melanggar PP 61 tahun 2009 jo. PP 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan yang melanggar izin reklamasi karena adanya penimbunan di laut, perizinan yang tak jelas.

"Tak hanya itu, PT SNS juga melanggar Pasal 68 Ayat C UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkwajiban mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkunagn hidup," ugkap Gatot.

Dan lagi, PT SNS diduga melanggar Perda No.11 tahun 2009 Pasal 10 Angka 1 yakni merusak sempadan/pinggiran pantai (tanaman Mangrove) tanpa izin.

"Kalau berbicara aturan maka jarak 100 meter dari bibir pantai itu tidak boleh dibangun apapun bentukannnya sebelum ada kajian lingkungan yang terukur," pungkasnya.

(bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved