Berita Pangkalpinang

Perikanan dan Pertambangan Mencuat di RZWP3K Babel, Menteri Kelautan Perikanan Jadi Penentu

Polemik kepentingan zona sektor perikanan (baik budidaya dan tangkap) dengan zona sektor pertambangan tak bisa dihindarkan

Perikanan dan Pertambangan Mencuat di RZWP3K Babel, Menteri Kelautan Perikanan Jadi Penentu
(BANGKA POS / DEDY Q)
Ketua Pokja RZWP3K Kep. Babel Dasminto 

BANGKAPOS.COM- Polemik kepentingan zona sektor perikanan (baik budidaya dan tangkap) dengan zona sektor pertambangan tak bisa dihindarkan dari penggodokan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepulauan Bangka Belitung yang tengah berlangsung.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) RZWP3K Babel Dasminto mengakui, kedua sektor ini paling mencuat selama pembahasan berlangsung.

Dasminto menyebut masukan di sektor perikanan datang dari nelayan yang menginginkan agar zona perikanan tetap lestari dan hasil tangkapan meningkat. Kemudian di sisi lain, sektor pertambangan menginginkan izin-izin pertambangan yang telah terbit sebelum adanya raperda, tetap diakomodir.

"Ini jadi PR kami di Pokja. Keputusan kami di Pokja dari seluruh anggota Pokja. Artinya kolektif kolegial... ada sekitar 15 anggota," ujar Dasminto, Rabu (15/10/2019).

Dia menjelaskan, dalam penyusunan RZWP3K yang diatur dalam PermenKP nomor 23 gahun 2016, Pokja akan menggodok ketentuan mulai dari pasal 23 sampai pasal 33 untuk kemudian mendapatkan dokumen final yang nantinya akan disusun dan dikirim ke KKP untuk mendapatkan tanggapan dan saran.

Di sana, akan diketahui apakah kementerian lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan kembali menyampaikan masukan.

Jika tak ada, maka dokumen dinyatakan sudah final.

Menteri Kelautan Perikanan selaku koorinator, akan menjadi penentu pada dokumen final ini.

"Terakhir pasal 33 untuk mendapat tanggapan dari Menteri Kelautan Perikanan, bahwa raperda ini sudah layak untuk diparipurnakan," kata Dasminto.

Kata dia, saat ini penggodokan raperda telah mencapai 80 persen dari keseluruh Perda. Pokja telah mengadakan konsultasi publik beberapa waktu lalu.

Halaman
123
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved