Berita Pangkalpinang

Peserta Ikut Kegiatan Penguatan Masyarakat Rawan Konflik Sosial

50 orang utusan kelurahan dan kecamatan diikutsertakan mengikuti kegiatan penguatan masyarakat bencana

Peserta Ikut Kegiatan Penguatan Masyarakat Rawan Konflik Sosial
Bangkapos/irakurniati
Kegiatan penguatan masyarakat bencana, di daerah rawan bencana yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pangkalpinang, Rabu (16/10/2019). kegiatan penguatan masyarakat bencana, di daerah rawan bencana yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pangkalpinang, Rabu (16/10/2019). 

BANGKAPOS.COM - 50 orang utusan kelurahan dan kecamatan diikutsertakan mengikuti kegiatan penguatan masyarakat bencana, di daerah rawan bencana dan konflik sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pangkalpinang, Rabu (16/10/2019).

Wakil wali kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian, menuturkan, tokoh masyarakat, pemuda maupun tokoh agama di kelurahan merupakan ujung tombak menjaga persatuan dan memelihara kesatuan. Apalagi di era teknologi industri seperti saat ini, potensi timbulnya konflik bisa muncul dari perbedaan ideologi, politik, sosial maupun agama.

Mengatasi ini tidak bisa hanya dari peran pemerintah dan aparat saja, melainkan semua komponen ikut merasa dirinya memiliki dan menjaga kesatuan bangsa.

"Tokoh di kelurahan ini merupakan pioneernya. Konflik kalau masih kecil bisa kita deteksi dan tangani, dia tidak akan melebar. Coba kalau sudah besar, makanya harus segera deteksi dan tangani," kata Sopian.

Dia menyebut, untuk mencapai wilayah kondusif perlu saling berpegang tangan menjaga persatuan tersebut. Sopian berharap melalui kegiatan ini bisa mengantisipasi munculnya konflik terutama dari aspek paling dasar yakni kelurahan.

Sementara itu, kabid perlindungan dan jaminan sosial Dinsos PPPA, Erni Yuliani, sebagai narasumber, menjelaskan, tiga ruang dimana konflik sosial berlangsung meliputi masyarakat atau kolektivitas sosial, pemerintah maupun swasta.

Untuk itu diperlukan resolusi konflik dengan melakukan pemetaan agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai akar konflik, dinamika serta mengakhiri atau memperpanjang konflik.

"Perlu disadari bagaimana pun juga konflik merupakan proses sosial yang berubah terus menerus. Harus dilakukan pemetaan konflik yang berulang-ulang," kata Erni.

(bangkapos.com/irakurniati)

Penulis: Ira Kurniati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved