PPK Pengadaan Oksigen Konsentrator RSUD Sejiran Setason dr Hendra Mengundurkan Diri

Selain direktur Utama (dirut) RSUD Sejiran Setason, drg Yudi Wijaya, Sp.BM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rutin, pengadaan oksigen konsentrator

PPK Pengadaan Oksigen Konsentrator RSUD Sejiran Setason dr Hendra Mengundurkan Diri
bangkapos.com/anthoni Ramli
Sekretaris Dinas Kesehatan Bangka Barat, dr. Hendra. 

PPK Pengadaan Oksigen Konsentrator RSUD Sejiran Setason dr Hendra Mengundurkan Diri

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Selain direktur Utama (dirut) RSUD Sejiran Setason, drg Yudi Wijaya, Sp.BM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rutin, pengadaan oksigen konsentrator dr Hendra, juga memilih mengundurkan diri.

Namun dr Hendra yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas (Sekdin) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, enggan berkomentar banyak soal alasan dirinya mengundurkan diri.

Dirinya menilai ada indikasi kejanggalan dalam perjanjian kerjasama pengadaan oksigen konsentrator Tahun Anggaran (TA) 2018.

Namun, dirinya belum bersedia membeberkan secara detail kejanggalan tersebut, mengingat saat ini persolan pengadaan oksigen tersebut sedang diproses pihak kepolisian.

"Biarlah nanti persoalan inikan masih di proses pihak kepolisian. Setahu saya dari 2017 lagi diperiksa. Tapi 2017 masih belanja rutin. Oksigen konsentrat itu 2018. 2017 itu juga kan pengadaan oksigen itu juga lagi diperiksa dan 2018, cuma saya tidak tahu bagaimana sampai bisa ke Polres situ seperti apa," ujar Hendra di ruang Kerjanya, Rabu (16/10/2019)

Menurut Hendra, dirinya diminta menjadi PPK rutin pengadaan oksigen tersebut di zaman kepemimpinan direktur Yudi Wijaya. Namun dalam hal tersebut dirinya tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan oksigen Konsentrator tersebut, melainkan hanya diminta menghitung jumlah kebutuhan oksigen konsentrator yang dibutuhkan di RSUD sejiran setason.

"Kalau 2018 saya belum jadi PPK. di 2019 jaman Yudi Wijaya minta bantuan ke saya, terakhir bulan Mei masih dipakai. Kebetulan penyedianya minta segera dibayar karena masih ada terutang. Di bulan Mei itu saya lihat kira kira ini bermasalah, jadi tidak saya cairkan. Kalau PPK kan tanda tangan di dokumen. Paraf di MOU saya tidak. Kalau untuk oksigen PPK waktu jaman Yudi Wijaya, itupun saya sebenarnya keberatan, karena waktu itu saya sudah di Dinkes," tambah Hendra.

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved