Berita Pangkalpinang

Jelang Penentapan Kenaikan UMP 2020, Disnaker Babel Akan Undang Semua Stakeholder Senin Nanti

Harrie Patriadie mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) penetapan Upah Minimum Provinsi.

Jelang Penentapan Kenaikan UMP 2020, Disnaker Babel Akan Undang Semua Stakeholder Senin Nanti
tribunnews.com
Ilustrasi UMP 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepulauan Bangka Belitung Harrie Patriadie mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) penetapan Upah Minimum Provinsi. Pertemuan akan dilakukan pada Senin (21/10/2019) mendatang.

Berbagai pihak akan membahas penetapan kenaikan UMP 2020 di Babel.

"Senin nanti, kami akan ada pertemuan dengan stakeholder UMP di Kantor Dinaker. Ini sebagai salah satu tahapan dalam menetapkan UMP," kata Harrie dihubungi bangkapos.com, Kamis (17/10/2019).

Sebelumnya Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kepulauan Bangka Belitung Darusman mengatakan, pihaknya akan membawa hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Babel pada pertemuan itu.

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bertanggal 15 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, kenaikan UMP ditetaplan sebesar 8,51 persen.

Kenaikan itu dihitung dengan rumusan yang mengacu pada angka inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertimbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

Darusman mengatakan, pihaknya akan membawa hasil survei KHL sebagai data pembanding.

"Kalau jurang perbedaannya jauh, tentu kami sebagai serikat pekerja, kami akan tekankan kepada serikat pekerja di perusahaan untuk bargaining dengan internal manajemen perusahaan untuk membuat skala upah. Memang yang kami sayangkan, perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja. Ini kenapa kami dorong buruh itu membentuk serikat pekerja," beber dia.

Darusman mengatakan belum ada komunikasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membicarakan penetapan UMP 2020.

SPSI baru sebatas berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Babel.

"Senin (21/10/2019) nanti. Rencananya dewan pengupahan akan rapat mengenai survei dan hasilnya akan disampaikan ke Gubernur. Artinya Gubernur punya kewajiban tahu berapa KHL di Babel ini berapa," ujarnya.

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bertanggal 15 Oktober 2019, 

UMP 2020 harus ditetapkan per 1 November, sedangkan penetapan UMK kabupaten/kota selambat-lambatnya 21 November 2019

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved