Berita Pangkalpinang

Jelang Penetapan UMP 2020, SPSI Bangka Belitung Akan Bawa Survei KHL Sebagai Data Pembanding

Survei ini akan digunakan sebagai pembanding pada Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 yang akan ditetapkan

Jelang Penetapan UMP 2020, SPSI Bangka Belitung Akan Bawa Survei KHL Sebagai Data Pembanding
Dokumen Bangka Pos
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Darusman Aswan. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepulauan Bangka Belitung Darusman mengatakan, saat ini ia tengah terlibat dalam tim yang bertugas menyurvei angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Survei ini akan digunakan sebagai pembanding pada Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 yang akan ditetapkan.

Menurut Darusman, survei KHL penting dalam penetapan UMP bagi pekerja. Pasalnya, ketentuan penetapan upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 saat ini tidakmenjadikan KHL masing-masing provinsi sebagai acuan.

Penetapan UMP diseragamkan dengan standar nasional. "Inilah kelemahan PP 78 karena mayoritas menyeragamkan," kata Darusman, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya pekerja kerap kecewa ketika kenaikan UMP ternyata di bawah angka KHL. Tetapi, ada juga pekerja yang diuntungkan.

"Tetapi karena ini Undang-undang, ya bagaimana. Contohnya DKI Jakarta, KHL di sana di atas 10 persen, tetap kenaikan UMP nasional tidak pernah sampai 10 persen. Ada juga pekerja di provinsi yang diuntungkan, di mana KHL-nya rendah, sementara kenaikan UMP-nya tinggi," ucap dia.

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bertanggal 15 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, kenaikan UMP ditetaplan sebesar 8,51 persen.

Kenaikan itu dihitung dengan rumusan yang mengacu pada angka inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertimbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

Darusman mengatakan, pihaknya akan membawa hasil survei KHL sebagai data pembanding.

"Kalau jurang perbedaannya jauh, tentu kami sebagai serikat pekerja, kami akan tekankan kepada serikat pekerja di perusahaan untuk bargaining dengan internal manajemen perusahaan untuk bargaining membuat skala upah. Memang yang kami sayangkan, perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja....Ini kenapa kami dorong buruh itu membentuk serikat pekerja," beber dia.

Darusman mengatakan belum ada komunikasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membicarakan penetapan UMP 2020. SPSI baru sebatas berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Babel.

"Senin (21/10/2019) nanti rencananya dewan pengupahan akan rapat mengenai survei, dan hasilnya akan disampaikan ke Gubernur. Artinya Gubernur punya kewajiban tahu berapa KHL di Babel ini berapa," ujarnya.

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bertanggal 15 Oktober 2019, kenaikan UMP 2020 akan ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved