HP Smartphone Jadi Standar KHL, Dewan Pengupahan Lakukan Survei Angka Kebutuhan Hidup Layak di Babel

Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepulauan Bangka Belitung Darusman mengatakan, saat ini tim Dewan Pengupahan

HP Smartphone Jadi Standar KHL, Dewan Pengupahan Lakukan Survei Angka Kebutuhan Hidup Layak di Babel
bangkapos.com/Muhammad Rizki
Ketua SPSI Babel, Darusman. 

HP Smartphone Jadi Standar KHL, Dewan Pengupahan Lakukan Survei Angka Kebutuhan Hidup Layak di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM - Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepulauan Bangka Belitung Darusman mengatakan, saat ini tim Dewan Pengupahan tengah melakukan survei angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Babel.

Meski tak menentukan bagi perumusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020, KHL tersebut akan dibawa ke rapat bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Babel pada Senin (21/10/2019) nanti.

Data KHL akan digunakan sebagai pembanding rencana kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Di Babel, jika kenaikan ini dihitung berdasarkan rumusan pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, maka UMP di Babel naik dari Rp2.976.705,- menjadi Rp3.230.022,-.

Menurut Darusman, sulit untuk menyimpulkan standar apakah kenaikan UMP 8,51 persen itu sudah menjamin kebutuhan hidup layak di Babel.

Selain itu, komponen KHL pun terus berubah dari masa ke masa. Tak hanya soal kepemilikan tempat tinggal dan kebutuhan pokok, sekarang, kepemilikan perangkat komunikasi juga telah menjadi standar KHL.

"Sekarang hp smartphone itu sudah jadi bagian dari kebutuhan hidup," kata Darusman, Jumat (18/10/2019).

Dia melanjutkan, seorang pekerja di Babel dengan upah Rp 3 juta dapat dikategorikan miskin jika ia harus menghidupi satu istri dan empat anak.

Pihaknya belum tahu berapa angka KHL di Babel yang terbaru.

"Senin nanti baru tahu, berapa KHL di Babel. Ini akan kami gunakan sebagai pembanding saja apakah sebanding dengan kenaikan UMP di Babel," ucap Darusman.

Sebagai gambaran, dia menjelaskan, KHL pada tahun lalu dinilai tidak jauh berbeda dengan UMP di Babel. UMP 2019 dibandingkan KHL di Babel saat itu dipandang masih moderat bagi pekerja.

"Terlepas dari apakah validitas KHL itu mencerminkan kondisi sebetulnya, dan juga karena memang tidak menentukan UMP, tetapi angka KHL-nya saat itu tidak jauh berbeda dengan UMP yang ditetapkan saat itu. Masih moderat," tutur dia.

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bertanggal 15 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, kenaikan UMP ditetapkan sebesar 8,51 persen.

Kenaikan itu dihitung dengan rumusan yang mengacu pada angka inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertimbuhan ekonomi nasional 5,12 persen. Kenaikan UMP 2020 harus sudah ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 1 November 2019.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved