HORIZZON

Ajudan Kapolres

Pencurian uang yang menimpa Kapolres Pangkalpinang adalah peristiwa biasa. Namun kasus ini jadi perhatian lantaran pelakunya adalah anggota polisi.

Ajudan Kapolres
Bangkapos
Bangkapos

PENCURIAN uang yang menimpa Kapolres Pangkalpinang adalah peristiwa biasa. Namun jika disimak lebih mendalam, banyak hal yang perlu dicermati dalam kasus ini yang layak untuk dijadikan pelajaran bersama.

Sejak awal, Polres Pangkalpinang tampaknya memang enggan terbuka untuk memberikan penjelasan terkait dengan kasus ini. Namun untuk mewujudkan hak publik memperoleh informasi, dengan cara-cara yang dibenarkan, media akhirnya bisa menguak informasi ini.

Kita bisa memahami alasan polisi yang terkesan enggan terbuka atas kasus ini. Kita juga memahami, bukan besaran uang dan juga siapa yang menjadi korban dalam kasus ini yang membuat Polres Pangkalpinang terkesan tertutup.

Status pelaku yang merupakan anggota polisi kita yakini sebagai alasan utama kasus ini terkesan tidak ingin diketahui publik. Ya, kasus pencurian yang menimpa Kapolres Pangkalpinang ini dilakukan oleh seorang anggota polisi.

Kita semua tahu, polisi adalah pranata umum sipil yang memiliki peran dan fungsi utama menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Polisi juga membangun jargon yang cukup kuat, yaitu mengayomi dan melayani masyarakat.

Dari tugas mulai ini, tentu menjadi dilema sekaligus "tamparan" jika ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk pencurian. Tetapi hukum tetap harus ditegakkan.

Sebagai pemegang tongkat komando di jajaran Polres Pangkalpinang, Kapolres bukan hanya bertanggung jawab atas keamanan di wilayah yang dipimpin. Kapolres juga menjadi orang nomor satu yang bertugas melakukan pembinaan terhadap jajaran prajurit bhayangkara yang dipimpinnya.

Tanggung jawab tersebut coba dituntaskan dengan baik. Berstatus sebagai atasan sekaligus korban, Kapolres memutuskan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ini sebuah sikap tegas seorang pemimpin yang patut diteladani.

Keputusan melaporkan kasus ini menjadi cermin bahwa hukum harus ditegakkan. Tidak memandang siapa yang melakukan, maka tindakan pidana, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah diproses hukum.

Melihat status pelaku yang berulang kali disebut sebagai ajudan, kita juga kembali ingat dengan upaya reformasi kepolisian yang satu di antaranya adalah mengedepankan pelayanan. Ini juga tertuang dalam surat edaran Wakapolri bernomor ST/429/IV/2014.

Halaman
12
Penulis: ibnu Taufik juwariyanto
Editor: ibnu Taufik juwariyanto
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved