Berita Sungailiat

Datangi DPRD Bangka, SMD Sampaikan Tiga Tuntutan

Sebanyak 62 Sarjana Membangun Desa (SMD) mendatangi DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (21/10/2019).

Datangi DPRD Bangka, SMD Sampaikan Tiga Tuntutan
Bangkapos.com/Riki Pratama
Para Sarjana Membangun Desa (SDM), berfoto bersama Ketua DPRD Bangka Iskandar, Senin (21/10/2019) usai menyampaikan aspirasi mereka di Gedung DPRD Bangka. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Sebanyak 62 Sarjana Membangun Desa (SMD) mendatangi DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (21/10/2019). Mereka mengadukan nasib mereka yang telah direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sejak 2015 lalu.

Koordinator Tim Forum Komunikasi SMD, Eko menjelaskan ada tiga tuntunan mereka, satu diantaranya yakni ingin adanya peralihan status dari honor kegiatan kontrak dibawah Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangka menjadi honor daerah pada umumnya.

"Pertama alih status dari honor kegiatan kontrak yang dibawah Dinsos Pemdes menjadi honor daerah, seperti honor pada umunya, kedua setiap Bimtek peningkatan kapasitas sebagai SMD selama ini belum pernah di libatkan ikut Bimtek didalam maupun luar daerah, karena selama ini Pemerintah Desa yang ikut Bimtek dan yang ketiga kedepanya kita ingin ikut seleksi P3K kalau masuk honor daerah tiga poin itu direncanakan yang kami perjuangkan,"ungkap Eko kepada bangkapos.com, Senin (21/10/2019).

Eko juga meluruskan terkait pernyataan Ketua DPRD Bangka sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan mereka, tetapi bukan itu, mereka menginginkan pemerintah kabupaten yang lebih memperhatikan nasib mereka kedepanya.

"Maksud bukan pemerintah desa tidak memperhatikan, tetapi Pemerintah Kabupaten lebih memperhatikan, Pemkabnya yang kami harapkan, bukan pemerintah desanya yang ada anggapan tidak memperhatikan kita," jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Arman Agus, mengatakan terkait persoalan sarjana membangun desa tersebut diharapkan bisa dilakukan dengan cara tertulis lalu disampaikan ke Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka.

Agar, nantinya, sambung Arman pihak pemerintah bisa merespon apa yang diinginkan oleh Ssrjana masuk desa tersebut.

"Mereka harus secara tulis menyampaikan keinginan mereka ke bupati apa keinginannya, kalau untuk permasalahan gaji mereka lancar dari pemerintah, sarjana membangun desa, apa mau mereka, kita akan pertemuan, namun secara tertulis tuntutan mereka," saran Arman.

Menurut Arman, kedatangan para SMD ke DPRD tadinya, tidak melalui surat atau secara spontan diketahui oleh pihak dinas sehingga tidak ada tindakan.

"Mereka menghadap DPRD untuk menyampaikan unek-unek mereka setelah selesai, baru kita panggil salah satu koordinator untuk buat secara tertulis sampaikan ke bupati ke DPRD baru di tindak lanjutnya dilakukan, tetapi belum tahu jelas tuntutan SMD," kata Arman.

Ia mengatakan, status SMD sebagai tenaga kontrak daerah, merupakan program dan kebijakan Bupati yang setiap tahunya di perpanjang.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bangka menerima aduan 62 Sarjana Membangun Desa (SDM), pada Senin (21/10/2019) di kantor DPRD, para sarjana ini mempertanyakan terkait tugas mereka yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam upaya bersama-sama membangun Desa.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar menjelaskan, bahwa sarjana membangun desa mengharapkan perhatian dari Pemerintah Desa terkait tugas mereka di desa yang selama ini kurang menjadi perhatian.

"Mereka ini mengharapkan menjadi motor pembangunan di desa mereka masing masing, mereka mempertanyakan status mereka seperti apa kedepan, punya ilmu hanya terbatas ingin mengembangkan menjadi lebih baik, demi kemajuan desa, namun mereka kecewa karena kurang diperhatikan oleh Pemerintah Desa,"ungkap Iskandar Sidi kepada wartawan, Senin (21/10/2019). (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved