Berita Sungailiat

Terkait Penetapan UMP, Ketua DPRD Bangka Sebut Kewenangan Provinsi, Kabupaten Tak Ikut Campur

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memberi sinyal setuju kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen

Terkait Penetapan UMP, Ketua DPRD Bangka Sebut Kewenangan Provinsi, Kabupaten Tak Ikut Campur
Bangkapos.com/Riki Pratama
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memberi sinyal setuju kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen yang akan ditetapkan pada 1 November 2019 nanti.

Artinya berbekal kenaikan itu, UMP Babel yang semula Rp 2.976.705 pada 2019 akan naik menjadi Rp 3.230.022.

Namun, kenaikan itu disambut dingin sejumlah pekerja. Pasalnya, biaya hidup di Bangka tergolong mahal. Untuk satu hari, sedikitnya habis sekitar Rp 70 ribu untuk biaya makan.

Terkait penetapan Upah Minimum Provinsi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar berkomentar.

Menurutnya pihaknya tidak ikut campur dalam penetapan itu, namun dikatakan berapapun penghasilannya perlu disyukuri untuk mendapatkan kebarokahan.

"Yang jelasnya saya tidak perlu ikut campur, itu provinsi kan, tetapi menurut saya, berapa pendapatan kalau kita bekerja mencari barokah akan cukup, yang jelas berkah dan cukup walaupun berapa. Harapan saya kita harus sama-sama berpikir bagaimana kehidupan masyarakat kita pasca timah ini, perlu ada membuka lapangan pekerjaan. Kalau menambang sudah memang tradisi silakan tetapi diatur zona-zonanya, jangan sampai Kabupaten Bangka, menjadi pulau terpendam dan tertinggal,"jelas Iskandar kepada bangkapos.com, Senin (21/10/2019).

Ia mencontohkan, ada daerah di Kepulauan Riau, kondisinya prihatin setelah pasca tambang, sehingga perlu pengelolaan serta pemanfaatan kandungan alam di Provinsi Bangka Belitung.

"Contoh ada di Kepulaun Riau, saya sangat prihatin, sehingga kita perlu bagaimana mengantisipasi dan mengelola memanfaatkan apa isi dan kandungan alam yang ada di Provinsi Babel ini.Kita adalah negeri pesisir terutama laut dan terumbu karang harus sama sama-kita jaga," ungkap Iskandar yang akrab disapa Iskandar Sidi.

Bupati Bangka Mulkan, tidak berkomentar banyak terkait penetapan UMP Provinsi Bangka Belitung, menurutnya setiap daerah memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan upah tersebut.

"Apapun kebijakan provinsi silakan kita tidak bisa berkomentar masing daerah punya kebijakan, secara mereka tahu kebutuhan daerah masing-masing seperti apa," kata Mulkan. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved