Tingkatkan Kapasitas Pegawai, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota PKP Gelar Bimbingan Teknis Pemetaan

Penggunaan smartphone untuk menunjang tugas dan fungsi di pemerintahan juga sudah semakin banyak ragamnya

Tingkatkan Kapasitas Pegawai, Dinas PU dan Penataan Ruang Kota PKP Gelar Bimbingan Teknis Pemetaan
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Bimtek Pemetaan berbasis android bagi Pegawai di Perangkat Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Penggunaan smartphone pada saat ini sudah merambah pada berbagai sisi kehidupan manusia, terutama sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas keseharian, baik di rumah, sekolah, kantor, maupun area publik di manapun.

Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari desa hingga kota-kota megapolitan di penjuru dunia manapun, rasanya sudah tak asing lagi dengan smartphone dengan berbagai kemampuan canggih yang “diisi” di dalamnya.

Bahkan bagi sebagian orang, sudah sangat tergantung dengan smartphone sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Hidup serasa hampa, mati gaya, tanpa smartphone di genggaman, begitulah kira-kira gambarannya.

Penggunaan smartphone untuk menunjang tugas dan fungsi di pemerintahan juga sudah semakin banyak ragamnya. Pemerintah Kota Pangkalpinang berinovasi dengan memperkenalkan suatu tampilan baru data dan informasi kewilayahan dalam format peta digital yang dapat dengan mudah diakses masyarakat melalui smartphone. 

Model ini diperkenalkan dalam suatu rangkaian acara Bimbingan Teknis Pemetaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 September hingga 3 Oktober 2019. Acara ini dirancang dalam bentuk desk yang diikuti perwakilan dari berbagai instansi serta perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Jika selama ini masyarakat dan pegawai di Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya disuguhi peta hardcopy, maka melalui kegiatan ini diperkenalkan peta digital Kota Pangkalpinang yang dapat diakses melalui smartphone, sebagai prototipe dari suatu sistem informasi tata ruang yang menjadi tujuan selanjutnya.

Memanfaatkan aplikasi Google Earth, peta digital Kota Pangkalpinang dengan berbagai tema telah dapat digunakan sebagai alat bantu bagi penggunanya.

Melalui aplikasi ini, para peserta diajak untuk semakin memahami batas wilayah tugasnya masing-masing melalui peta, agar tidak salah dalam memberikan berbagai rekomendasi atau perizinan terkait kewilayahan. Karena sudah sepatutnya setiap pejabat di wilayah kota, kecamatan, kelurahan, RW dan RT, mengetahui batas wilayah dan rencana tata ruang di wilayahnya.
Dalam rangkaian acara tersebut juga, Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya mensinkronisasikan berbagai data dan informasi tematik dalam penyusunan rencana tata ruang, baik rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun rencana detail tata ruang (RDTR).

Data dan informasi tematik yang sangat banyak dan rumit tersebut harus dikompilasi dalam suatu sistem data geospasial.

Artinya, semua data tersebut harus dipetakan secara rinci sesuai kriteria teknis dan georeferensi yang ditetapkan, sehingga dapat disinkronkan dan ditampilkan secara bersama dengan peta-peta lainnya.

Kendalanya, banyak data dan informasi tersebut tidak ada atau belum lengkap atau dalam format data yang tidak sama, sehingga sulit untuk dianalisis lebih lanjut.

Untuk itulah pada momen ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berinisiatif mengundang berbagai instansi untuk sinkronisasi peta tematik tersebut, di antaranya :
Peta Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Peta Drainase (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Peta Rawan Bencana (BPBD)
Peta Air Minum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM)
Peta Sampah & Limbah (Dinas Lingkungan Hidup)
Peta Telekomunikasi (Dinas Kominfo)
Peta Cuaca (BMKG)
Peta Listrik (PLN)
Peta Angkutan Umum (Dinas Perhubungan).

Dengan demikian, sudah tidak ada alasan untuk tidak berbagi data seiring dengan semangat Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan Presiden sejak tahun 2016 lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Harapannya, di akhir tahun 2019, Kota Pangkalpinang sudah memiliki basis data peta tematik yang mumpuni serta terekomendasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). (Bangkapos.com/Cr2)

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved