Tanggapi Keluhan Sarjana Membangun Desa, Begini Kata Plt Sekda Kabupaten Bangka

Terkait keluhan para Sarjana Membangun Desa (SMD) Kabupaten Bangka yang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka

Tanggapi Keluhan Sarjana Membangun Desa, Begini Kata Plt Sekda Kabupaten Bangka
Bangkapos/Riki Pratama
Plt Sekda Kabupaten Bangka, Achmad Muksin. 

Tanggapi Keluhan Sarjana Membangun Desa, Begini Kata Plt Sekda Kabupaten Bangka

BANGKAPOS.COM - Terkait keluhan para Sarjana Membangun Desa (SMD) Kabupaten Bangka yang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (21/10/2019) kemarin, ditanggapi oleh Plt Sekda Kabupaten Bangka, Achmad Muksin.

Menurut Muksin, bahwa SMD awalnya diangkat dengan tujuan bisa membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan.

"Prinsipnya gini, SMD kita awal filosofinya mereka diangkat dalam rangka membantu pemerintah Desa melaksanakan pembangunan di Desa, itu pogram dari pusat sarjana membangun desa, mereka menggunakan dana APBD, bila harus nuntut disamakan itu telah ploting kita, bukan dana mana-mana sama dengan tenaga kontrak,"ungkap Muksin kepada wartawan, Selasa (22/10/2019)

Ia menambahkan, setiap tahunya tenaga kontrak selalu diperpanjang kontraknya, sama halnya dengan SMD yang dilakukan kontrak tidak tahun, dan apabila tidak mampu lagi barulah dilepas kontraknya sehingga digantikan yang baru.

"Mereka sama dengan tenaga kontrak setiap tahun di perpanjang, jadi sama posisinya, sebetulnya ada kita rekrut dari sarjana dapat memberikan kontribusi merencanakan melaksanakan monev evaluasi di pembanguan dan mendampingi Pemerintah Desa. Untuk mereka yang ingin ikut seleksi P3K siapapun bisa ikut silakan nanti melalui tes, tetapi kita akan evaluasi, karena kita tidak sembarang mengelurkan dana itu perlu ada kinerja untuk membuat kemajuan desa itu,"tukasnya.

Diberitakan sebanyak 62 Sarjana Membangun Desa (SMD) mendatangi DPRD Kabupaten Bangka, pada Senin (21/10/2019), mereka mengadukan nasib mereka yang telah direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sejak 2015 lalu.

Koordinator Tim Forum Komunikasi Sarjana Membangun Desa, Eko menjelaskan ada tiga tuntunan mereka, satu diantaranya yakni ingin adanya peralihan status dari honor kegiatan kontrak dibawah Dinas Sosial dan Pemerintah Desa menjadi honor daerah pada umumnya.

"Pertama alih status dari honor kegiatan kontrak yang dibawah Dinsos Pemdes menjadi honor daerah, seperti honor pada umunya, kedua setiap Bimtek peningkatan kapasitas sebagai SMD selama ini belum pernah di libatkan ikut Bimtek didalam maupun luar daerah, karena selama ini Pemerintah Desa yang ikut Bimtek dan yang ketiga kedepanya kita ingin ikut seleksi P3K kalau masuk honor daerah tiga poin itu direncanakan yang kami perjuangkan,"ungkap Eko kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved