Berita Pangkalpinang

SPPD Dewan Bangka Belitung Dipangkas Rp 15 Miliar, Banyak yang Tak Setuju? Ini Kata Didit

Untuk mengatasi defisit APBD Babel 2020 hingga mencapai Rp 180 miliar, DPRD Babel terpaksa harus memangkas sekitar Rp 88 miliar lebih.

SPPD Dewan Bangka Belitung Dipangkas Rp 15 Miliar, Banyak yang Tak Setuju? Ini Kata Didit
bangkapos.com / Hendra
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Untuk mengatasi defisit APBD Babel 2020 hingga mencapai Rp 180 miliar, DPRD Babel terpaksa harus memangkas sekitar Rp 88 miliar lebih.

Salah satu yang terkena pemangkasan yakni SPPD DPRD Babel sebesar Rp 15 miliar.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan pemangkasan ini dilakukan untuk meminimalisir defisit hingga diangka toleransi 6 persen. Bila defisit berada diangka Rp 181 miliar angkanya diluar toleransi yakni 10 persen.

"Jadi kita juga bantu mengatasi defisit anggaran dengan mencoret SPPD Dewan sebesar Rp 15 miliar. Sebelumnya juga kita sudah bantu dengan mencoret sekitar Rp 19 miliar," kata Didit Srigusjaya, Rabu (23/10/2019).

Lalu mengapa banggar memilih mencoret SPPD dewan Rp 15 miliar dan SPPD eksekutif sebesar Rp 30 miliar?

Didit mengatakan banggar lebih baik memilih mencoret SPPD daripada mencoret anggaran untuk rakyat.

APBD 2020 Defisit Rp 180 Miliar, DPRD Babel Pangkas Anggaran SPPD hingga Rp 45 Miliar

Dengan mencoret SPPD hanya berimbas pada berkurangnya intensitas dinas luar (DL) para anggota dewan.

"Pastinya akan mengurangi DL dewan. Tidak masalah bagi kita, berkurang setahun kedepan juga tidak masalah. Asal jangan mencoret anggaran untuk rakyat," ujar Didit Srigusjaya.

Terkait pencoretan SPPD ini tersiar kabar banyak yang tidak setuju, namun Didit pun membantahnya. Di dalam rapat Banggar sudah ketok palu tandanya anggota Banggar dan TAPD sudah setuju.

"Mereka tidak cemberut SPPD dipotong. Hanya saja tadi mereka kecapean bahas anggaran saja. Kalau sudah diketok palu itu sudah setuju," ujar Didit.

Dia menambahkan untuk meminimalisir defisit, banggar juga mengembalikan anggaran kesehatan BPJS. Pasalnya dianggaran mengakomodir kenaikan biaya BPJS.

"Kita sudah setujui anggaran kenaikan BPJS, tapi karena BPJS tidak naik, makanya dana itu kita kembalikan lagi untuk menutupi defisit," pungkas Didit.

(Bangka Pos / Hendra).

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved