Bangka Barat Jadi Contoh Penilaian Integritas Se-Babel

Pemkab Bangka Barat menjadi salah satu dari 101 kabupaten dan kota dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia

Bangka Barat Jadi Contoh Penilaian Integritas Se-Babel
Ist/Diskominfo Bangka Barat
Bupati Bangka Barat Markus berfoto bersama Kepala BPS Babel Dwi Retno Wahyu Utami, Kepala BPS Babar Zainubi, Kepala Inspektorat Aris Supriyatna, staf ahli Bupati Antoni Pasaribu, Kepala Dinas PUPR Suharli sesaat usai rapat penutupan SPI, Selasa (29/10). 

Pemkab Bangka Barat menjadi salah satu dari 101 kabupaten dan kota dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia yang siap melaksanakan survey penilaian integritas (SPI) tahun 2019. Dengan ini, maka Bangka Barat menjadi contoh penilaian integritas bagi daerah lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

SPI yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dinilai melalui kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) ini untuk mengidentifikasi area rentan korupsi, serta menerapkan survei penilaian integritas dengan meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi suatu daerah.

Kepala BPS Bangka Belitung Dwi Retno Wahyu Utami S.Si., M.Si menerangkan, Pemkab Bangka Barat menjadi yang pertama di Babel untuk penilaian integritas ini dikarenakan memang sudah siap disurvey.

Menurut Dwi Retno, tahun ini SPI sudah memasuki tahun ketiga, tapi tahun pertama kedua hanya dilakukan di kementrian dan lembaga pusat. Kemudian tahun 2019 ini diperluas ke provinsi dan kabupaten.

"Yang jelas Pemkab Bangka Barat menjadi contoh bagi daerah lain di Babel, karena sudah siap dengan anggaran untuk melakukan survey. Diharapkan ke depan bisa seluruh kabupaten/kota di Babel melaksanakan SPI ini. Jadi KPK menghimbau agar dilakukan survey guna melihat tingkat integritas dan juga program pencegahan korupsi tiap daerah," kata Dwi Retno usai menghadiri rapat penutupan SPI di OR 1 Pemkab Bangka Barat, Selasa (29/10).

Dwi Retno menambahkan, pelaksanaan SPI ini bertujuan memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi baik di kementrian, lembaga dan pemda.

"Selain itu juga bermanfaat mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan," tandasnya.

Bupati Bangka Barat, Markus SH, menilai SPI yang diinisiasi KPK bekerja sama BPS ini penting agar kinerja layanan publik yang berdampak pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan selama ini bisa diketahui.

"Kalau survey ini sudah selesai dan sudah ada hasilnya, saya ingin melihat kepuasan masyarakat Babar terkait layanan publik kita baik di desa, kelurahan, kecamatan, maupun dinas seperti apa. Ini bisa jadi bahan evaluasi juga, kelemahan kita dimana. Termasuk juga berlaku untuk OPD-OPD lain, tujuannya supaya kita tahu apa solusi yang harus kita lakukan sebab kalau tidak seperti itu, maka kita tidak akan tahu," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk diketahui, pelaksanaan SPI tahun 2019 di Bangka Barat melibatkan 6 OPD sebagai sampel yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah, serta Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretrariat Daerah.

Adapun target sampel 60 orang responden internal, 60 orang responden ekstrenal dan 10 orang responden ekspert.

Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved