Pemkab Bangka Barat Petakan Kondisi Integritas dan Capaian Upaya Pencegahan Korupsi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Inspektorat yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemkab Bangka Barat Petakan Kondisi Integritas dan Capaian Upaya Pencegahan Korupsi
Ist/Diskominfo Bangka Barat
Bupati Markus bersama Kepala BPS Prov. Bangka Belitung, Kepala BPS Kab. Bangka Barat, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD 

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Inspektorat yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat telah selesai melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Bangka Barat merupakan kabupaten pertama di provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas.

Exit Meeting Survei Penilaian Integritas (SPI) ini dilaksanakan di ruang OR I Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Selasa (29/10). Acara ini dihadiri Bupati Bangka Barat, Markus, SH, Staf Ahli Bupati, Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung, Kepala BPS Kabupaten Bangka Barat, dan Kepala-kepala OPD Pemkab Bangka Barat.

Survei Penilaian Integritas (SPI) ini bertujuan untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi di pemerintah kabupaten Bangka Barat.

Ada enam dinas yang menjadi fokus Survei Penilaian Integritas (SPI) yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah, serta Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dengan target sampel 60 orang responden internal, 60 orang responden ekstrenal dan 10 orang responden ekspert.

Bupati Bangka Barat, Markus SH, dalam sambutnya mengatakan rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu dapat dikategorikan sebagai akar dari permasalahan yang mendasar. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu digalakkan, karena tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul korupsi.

“Survei Penilaian Integritas (SPI) ini penting dilakukan sebagai acuan untuk program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di pemerintah daerah serta untuk peningkatan kepercayaan publik pada pemerintah daerah,” katanya

Dikesempatan yang sama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Retno menjelaskan bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Pada tahun pertama dan tahun kedua hanya dilakukan di kementerian dan lembaga saja, pada tahun 2019 ini juga dilaksanakan di kabupaten/ kota seluruh Indonesia.  Tahun ini baru 101 Kabupaten/kKota termasuk Kabupaten Bangka Barat yang telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI).

“BPS kabupaten hanya mengumpulkan data kemudian data tersebut langsung dikirim secara online ke server dan terenskripsi. Data ini diolah oleh BPS pusat  dan nantinya disampaikan ke KPK. KPK yang akan melakukan analisis lebih lanjut untuk penyusunan Indeks Integritas, nanti hasilnya akan disampaikan lagsung oleh KPK kepada Kepala Daerah paling lambat tahun 2020,” Jelasnya. (Diskominfo Bangka Barat)

Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved