Berita Pangkalpinang

Dinkes Babel Nyatakan Sudah Antisipasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung Mulyono Susanto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi kenaikan kepesertaan BPJS Kesehatan

Dinkes Babel Nyatakan Sudah Antisipasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Bangka Pos / Krisyanidayati
Kepala Dinas Kesehatan Babel, Mulyono Susanto 

BANGKAPOS.COM- Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung Mulyono Susanto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi kenaikan kepesertaan BPJS Kesehatan. Anggaran untuk sekitar 59 ribu masyarakat lewat PBI dari APBD Provinsi telah ditingkatkan juga dua kali lipat, yakni dari Rp 16 miliar menjadi Rp 32 miliar.

Dia menjelaskan, Dinkes sebelumnya sudah mempredikai bahwa nominal kenaikan akan berkisar di angka tersebut. Hal ini sudah diakomodir di APBD 2020.

"Sudah kami siapkan, dan antisipasi di APBD 2020 untuk PBI yang dari provinsi. Anggarannya dari Rp16 miliar menjadi sekitar Rp32 miliar. Kami siapkan untuk antisipasi kenaikan ini," kata Mulyono, Rabu (30/10/2019).

Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dipastikan naik pada tahun depan. Kepastian ini menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kenaikan rata-rata dua kali lipat terjadi pada seluruh segmen peserta, baik Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Namun, untuk golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBN/D, tarifnya naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per bulannya. Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019.

Mulyono tak menampik kenaikan ini juga berpengaruh pada peserta dari kalangan masyarakat kurang mampu dalam Basis Data Terpadu (BDT) tetapi belum tercover lewat skema PBI. Pihaknya beberapa waktu lalu sudah berusaha mengantidipasi ini lewat beraudiensi dengan DPRD Babel, Kementerian Kesehatan, akan Kementerian Sosial.

Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kuota 52 ribu masyarakat dalam BDT yang tersisa agar dapat juga dibantu lewat PBI APBN. Belum ada perkembangan bagaimana usulan ini kemudian direspons pusat.

"Ini agar bisa ditanggung APBN. Kalau masyarakat tidak mampu itu menjadi hak masyarakat untuk mengajukan bahwa mereka tidak mampu membayar iuran itu. Ini harus masuk dalam BDT dulu. Atau kabupaten kota harus mendata bahwa masyarakat ini harus disubsidi melalui APBD," beber Mulyono.

Mulyono membenarkan bahwa kenaikan untuk PBI berlaku surut sejak 1 Agustus 2019. Namun itu tidak lagi jadi masalah bagi daerah. "Karena yang berlaku surut ini disubsidi oleh pusat. Agustus sudah naik, tetapi disubsidi oleh pusat," katanya.

(bangkapos.com / Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved